
UPDATEBALI.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2025 tentang Kantor Perwakilan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang Berkedudukan di Luar Negeri, Kamis, 12 Maret 2026
Regulasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama keuangan lintas negara sekaligus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan nasional.
Penerbitan regulasi tersebut merupakan respons terhadap semakin terintegrasinya aktivitas ekonomi dan keuangan global yang mendorong peningkatan kerja sama pembiayaan antarnegara. Melalui aturan ini, OJK memberikan kepastian hukum bagi keberadaan kantor perwakilan lembaga jasa keuangan asing di Indonesia sekaligus memastikan aktivitasnya tetap berada dalam pengawasan yang prudent, transparan, dan akuntabel.
OJK menilai perusahaan atau badan hukum yang berkantor pusat di luar negeri namun tidak memiliki kantor cabang maupun anak perusahaan di Indonesia membutuhkan saluran resmi untuk melakukan kegiatan pemasaran, pertukaran informasi, serta koordinasi usaha. Dalam hal ini, kehadiran Kantor Perwakilan PVL (KPPVL) diharapkan menjadi penghubung antara kantor pusat di luar negeri dengan mitra bisnis dan nasabah di Indonesia.
Dalam POJK 41/2025, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVL) mencakup berbagai institusi seperti perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan modal ventura, perusahaan pergadaian, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, lembaga pembiayaan ekspor impor, hingga perusahaan pembiayaan sekunder perumahan.
KPPVL sendiri didefinisikan sebagai kantor perwakilan dari PVL yang berbadan hukum dan berkantor pusat di luar negeri yang berfungsi sebagai penghubung dengan pihak-pihak di Indonesia.
Melalui pengaturan tersebut, KPPVL diperbolehkan melakukan sejumlah kegiatan di Indonesia, antara lain memberikan informasi kepada pihak ketiga terkait prosedur hubungan dengan kantor pusat di luar negeri, membantu pengawasan pembiayaan yang berada di Indonesia, memantau proyek yang dibiayai oleh kantor pusat, serta melakukan kegiatan promosi untuk memperkenalkan lembaga jasa keuangan yang diwakili.
Selain itu, kantor perwakilan juga dapat memberikan informasi mengenai kondisi ekonomi, keuangan, dan perdagangan Indonesia kepada pihak luar negeri, membantu eksportir nasional mengakses pasar global melalui jaringan internasional yang dimiliki lembaga tersebut, serta mendorong peningkatan pembiayaan dan penyertaan modal asing bagi proyek-proyek prioritas di Indonesia.
Meski demikian, OJK menegaskan bahwa KPPVL tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha lembaga pembiayaan secara langsung di Indonesia. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta menciptakan persaingan usaha yang sehat bagi industri domestik.
Untuk mendukung implementasi aturan tersebut, OJK juga akan menyelenggarakan sosialisasi POJK 41/2025 pada 12 Maret 2026. Kegiatan ini akan dilanjutkan dengan Licensing Day Kantor Perwakilan PVL yang menghadirkan pendampingan langsung atau one-on-one assistance bagi calon pemohon guna mempercepat proses perizinan sekaligus meningkatkan transparansi layanan OJK.
Melalui penerbitan POJK 41/2025, OJK berharap keberadaan kantor perwakilan lembaga jasa keuangan asing dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional, memperluas akses pembiayaan internasional, serta mendukung pengembangan sektor prioritas di Indonesia dalam kerangka pengawasan yang kuat dan berintegritas. (yud/ub)


