UPDATEBALI.com, DENPASAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan di sektor pasar modal melalui program tematik Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tahun 2025, Rabu, 7 Mei 2025.
Fokus utama program ini adalah percepatan pemanfaatan produk dan layanan industri keuangan pasar modal di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan daerah Provinsi Bali.
Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti PujiRahayu, menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari implementasi Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) serta sejalan dengan peluncuran Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) oleh OJK. IKAD bertujuan untuk mempercepat inklusi keuangan di daerah sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang merata.
“Indeks literasi dan inklusi sektor pasar modal masih tergolong rendah. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2025, literasi hanya mencapai 17,78 persen dan inklusi sebesar 1,34 persen. Oleh karena itu, perlu upaya akselerasi yang masif dan terstruktur,” ujar Kristrianti.
Dalam pelaksanaannya, OJK Provinsi Bali menggandeng Bursa Efek Indonesia (BEI) Wilayah Bali dan pelaku industri jasa keuangan sektor pasar modal untuk memberikan edukasi dan mendorong pemanfaatan instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan reksa dana. Kolaborasi ini diharapkan dapat membuka akses yang lebih luas terhadap produk pasar modal di kalangan ASN dan masyarakat umum.
Sebagai langkah awal, kegiatan edukasi telah dilakukan di Kabupaten Gianyar bekerja sama dengan TPAKD setempat, BEI Wilayah Bali, dan Mandiri Sekuritas Wilayah Bali. Program serupa akan dilanjutkan di seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Bali sepanjang tahun 2025.
Tidak hanya edukasi dasar, rangkaian program lanjutan juga telah disiapkan, meliputi pelatihan analisis dan mekanisme transaksi saham/reksa dana, pemahaman tentang Initial Public Offering (IPO), Securities Crowdfunding, hingga Kompetisi Trading Saham antar ASN se-Provinsi Bali.
Melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah, OJK berharap dapat menciptakan ekosistem industri jasa keuangan yang lebih inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Langkah ini dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan yang sehat dan memperkuat ekonomi lokal melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan.(yud/ub)
 Provinsi Bali terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan di sektor pasar modal){kind=link}