UPDATEBALI.com, DENPASAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mengadakan forum koordinasi TPAKD se-Provinsi Bali untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja TPAKD Provinsi Bali dan TPAKD di 9 Kabupaten/Kota di Bali pada Senin, 20 Januari 2025.
Acara ini dipimpin oleh Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, dan dihadiri oleh perwakilan TPAKD serta industri jasa keuangan di Bali.
Dalam sambutannya, Kristrianti menyatakan bahwa TPAKD ibarat sebuah orkestrasi, dengan OJK sebagai dirigen dan anggota TPAKD sebagai pemain musik.
“TPAKD membutuhkan regulasi, infrastuktur berupa roadmap, serta sistem pelaporan melalui SI-TPAKD untuk memfasilitasi pelaksanaan program,” ujar Kristrianti.
Lebih lanjut, Kristrianti menegaskan pentingnya peran seluruh anggota TPAKD dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Bali, dengan OPD diharapkan menjadi ujung tombak dalam upaya ini.
Deputi Direktur Pengawasan Perilaku PUJK dan EPK OJK Provinsi Bali, Rony Ukurta Barus, memaparkan pencapaian program kerja TPAKD tahun 2024. Program-program tersebut telah mencapai target yang ditetapkan, meskipun beberapa masih memerlukan perhatian dan dorongan lebih agar program kerja di tahun 2025 dapat tercapai.
Di antara program kerja yang dijalankan pada tahun 2024 adalah pengembangan sektor pertanian, UMKM, dan literasi keuangan melalui berbagai inisiatif seperti Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP), UMKM Bali Nadi Jayanti, dan Kejarku Pandai. Sepanjang 2024, sebanyak 952 kegiatan inklusi keuangan telah dilaksanakan dengan peserta sebanyak 63.508 orang dari berbagai sektor, termasuk petani, pelaku UMKM, dan pelajar.
Program-program tersebut telah berhasil mendorong penyaluran kredit perbankan sektor pertanian sebesar Rp5,97 triliun, peningkatan kredit untuk UMKM menjadi Rp58,9 triliun, serta peningkatan jumlah rekening simpanan pelajar yang mencapai 639.498 rekening. Kota Denpasar bahkan terpilih sebagai Kabupaten/Kota dengan Implementasi Simpel Terbaik di tingkat nasional pada tahun 2024.
Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang dipimpin oleh Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, EPK, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Bali, Irhamsah. Diskusi ini bertujuan untuk mengajak seluruh anggota TPAKD untuk meningkatkan upaya dalam mencapai target program kerja TPAKD secara optimal.
Melalui sinergi dan kolaborasi antara semua pihak, diharapkan literasi dan inklusi keuangan di Bali dapat terus meningkat, membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali.(yud/ub)
 Provinsi Bali mengadakan forum koordinasi TPAKD se-Provinsi Bali untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja){kind=link}