OJK Bali Dorong Perluasan Akses Pembiayaan bagi Petani dan UMKM Melalui KUR

UPDATEBALI.com, DENPASAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali terus menggalakkan upaya perluasan akses pembiayaan bagi petani dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Langkah ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Dalam Rapat Koordinasi KUR PT BPD Bali yang bertajuk “Optimalisasi Penyaluran KUR Melalui Sinergi dan Kolaborasi – Satu Hati, Satu Kata dan Satu Tindakan,” pada Sabtu 16 Maret 2024.

Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Provinsi Bali, Ananda R. Mooy, menyampaikan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam upaya optimalisasi penyaluran KUR.

“Kita semua sepakat bahwa optimalisasi penyaluran KUR bukan hanya sekadar sebuah tujuan, tetapi sebuah komitmen untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi petani dan UMKM. Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan,” kata Ananda.

Bali, yang ketergantungan ekonominya pada sektor pariwisata, perlu mengurangi ketergantungan tersebut dengan memperkuat sektor unggulan lainnya, terutama sektor pertanian. Hal ini sesuai dengan konsep Ekonomi Kerthi Bali yang dicanangkan pemerintah, yang menekankan pemanfaatan potensi alam, manusia, dan kebudayaan Bali sebagai pilar perekonomian.

Untuk mewujudkan hal ini, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Provinsi Bali telah terbentuk dan berkolaborasi dengan baik, baik di tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten. Salah satu program yang dijalankan adalah Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP), yang mencakup value chain financing dari hulu hingga hilir.

“Program ini memberikan dukungan kepada petani mulai dari pra produksi, produksi, hingga pasca produksi. Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah, PUJK, dan pelaku usaha, diharapkan pembiayaan yang diberikan tidak hanya berupa akses permodalan, tetapi juga pendampingan, pelatihan, akses pasar, dan infrastruktur yang dibutuhkan,” tambah Ananda.

OJK juga memberikan apresiasi terhadap komitmen PT BPD Bali dalam menyalurkan KUR kepada UMKM di Provinsi Bali, yang berhasil mencapai target penyaluran KUR sebesar 100 persen di tahun 2023.

Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, serta jajaran pimpinan PT BPD Bali. Dalam paparannya, PT BPD Bali menjelaskan bahwa Dana KUR akan disalurkan melalui program Kredit Prioritas Sektor Pertanian (KPSP), yang mencakup modal kerja dan investasi untuk usaha pertanian.

Asisten Deputi Pasar Modal Kemenko RI, I Gede Edy Prasetya, juga menyampaikan target penyaluran KUR tahun 2024 sebesar Rp300 triliun kepada 1,8 juta target debitur baru KUR dan 1,4 juta target debitur graduasi KUR, dengan subsidi bunga mencapai Rp47 triliun. Prasetya menekankan pentingnya kebijakan KUR yang difokuskan pada perluasan penerima baru dan mendorong graduasi debitur, serta meningkatkan akses terhadap KUR bagi pelaku usaha.(yud/ub)