UPDATEBALI.com, JAKARTA – Tingkat pemahaman masyarakat Indonesia terhadap keuangan terus menunjukkan perkembangan positif.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks literasi keuangan nasional pada 2026 mencapai 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan berada di level 93,61 persen.
Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025. Pada tahun sebelumnya, indeks literasi keuangan tercatat 66,64 persen dan inklusi keuangan 92,74 persen.
Capaian 2026 bahkan telah melewati target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang ditetapkan untuk 2029, yakni 69,35 persen untuk literasi keuangan dan 93 persen untuk inklusi keuangan.
Hasil SNLIK 2026 diumumkan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor BPS, Jakarta, Senin (10/8/2026).
SNLIK menjadi salah satu instrumen untuk memotret pemahaman dan pemanfaatan masyarakat terhadap produk serta layanan keuangan. Hasil survei digunakan sebagai salah satu dasar dalam menyusun kebijakan dan program peningkatan literasi maupun inklusi keuangan.
Tahun ini menjadi momentum penting karena SNLIK untuk pertama kalinya dilaksanakan melalui kolaborasi OJK, LPS, dan BPS. Sebelumnya, survei pada 2024 dan 2025 dilakukan melalui kerja sama OJK dan BPS.
Kolaborasi tersebut dilakukan untuk menghasilkan gambaran kondisi literasi dan inklusi keuangan yang lebih komprehensif, sekaligus memenuhi kebutuhan data pemerintah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
Survei 2026 memiliki cakupan yang lebih luas dengan melibatkan seluruh sektor jasa keuangan dan produk atau layanan terkait. Cakupan tersebut antara lain perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga pembiayaan, dana pensiun, pergadaian, lembaga keuangan mikro, fintech lending, penyelenggara sistem pembayaran, program jaminan sosial, serta berbagai lembaga jasa keuangan lainnya.
Pelaksanaan SNLIK 2026 mencakup 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Sebanyak 75.000 responden berusia 15 hingga 79 tahun menjadi sampel survei.
Pendataan dilakukan pada 26 Januari hingga 18 Februari 2026 melalui wawancara tatap muka dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI). Proses tersebut melibatkan 3.480 petugas.
Dalam pengukurannya, literasi keuangan mencakup pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku. Sementara inklusi keuangan diukur berdasarkan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan.
Berdasarkan karakteristik wilayah, masyarakat perkotaan memiliki indeks literasi sebesar 72,54 persen dan inklusi 95,47 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan masyarakat perdesaan yang masing-masing berada pada level 64,42 persen dan 90,39 persen.
Dari sisi gender, tingkat literasi maupun inklusi antara laki-laki dan perempuan relatif berimbang. Literasi keuangan laki-laki tercatat 69,54 persen, sedangkan perempuan 69,61 persen. Untuk inklusi, laki-laki berada di 93,49 persen dan perempuan 93,73 persen.
Kelompok usia 26–35 tahun mencatat tingkat literasi dan inklusi tertinggi dibandingkan kelompok umur lainnya, masing-masing 78,70 persen dan 96,27 persen.
Pendidikan juga menunjukkan hubungan yang kuat dengan tingkat literasi dan inklusi. Masyarakat dengan pendidikan perguruan tinggi memiliki indeks literasi 93,46 persen dan inklusi 99,49 persen. Sementara kelompok yang tidak atau belum pernah sekolah hingga tidak tamat SD memiliki indeks literasi 45,23 persen dan inklusi 85,80 persen.
Berdasarkan pekerjaan, pensiunan atau purnawirawan memiliki indeks literasi tertinggi sebesar 85,15 persen, disusul pegawai atau profesional 85,12 persen dan pengusaha atau wiraswasta 76,51 persen.
Untuk inklusi keuangan, kelompok pensiunan atau purnawirawan berada di posisi tertinggi dengan 99,54 persen, diikuti pegawai atau profesional 98,89 persen serta pengusaha atau wiraswasta 96,03 persen.
Bali tercatat sebagai salah satu provinsi dengan tingkat literasi keuangan tertinggi di Indonesia. Bali berada di posisi ketiga dengan indeks 78,77 persen, setelah DKI Jakarta sebesar 84,01 persen dan Kalimantan Selatan 79,69 persen.
Sementara untuk indeks inklusi keuangan tertinggi, posisi teratas ditempati DKI Jakarta dengan 99,74 persen, DI Yogyakarta 98,74 persen, dan Kepulauan Riau 98,43 persen.
Dalam aspek sektor jasa keuangan, perbankan dan penyelenggara program jaminan sosial termasuk sektor dengan indeks literasi dan inklusi yang tinggi. Literasi perbankan mencapai 66,46 persen dan inklusinya 70,64 persen. Sedangkan pada penyelenggara program jaminan sosial, masing-masing tercatat 65,13 persen dan 77,13 persen.
Dari sisi sistem keuangan, indeks literasi keuangan konvensional berada di angka 69,57 persen dengan inklusi 93,53 persen. Sementara literasi keuangan syariah tercatat 43,07 persen dan inklusinya 13,24 persen.
Survei juga memberikan gambaran mengenai pemahaman masyarakat terhadap penjaminan simpanan. Sebanyak 62,51 persen pemilik rekening mengetahui bahwa simpanannya dijamin, tetapi hanya 46,31 persen yang mengenal LPS.
Pengetahuan mengenai penjaminan polis masih lebih rendah. Hanya 12,47 persen pemilik produk asuransi non-program jaminan sosial yang mengetahui mengenai penjaminan polis.
Berdasarkan segmentasi, sebanyak 38,8 persen masyarakat telah mengetahui adanya penjaminan simpanan sekaligus mengenal LPS. Sebanyak 23,7 persen mengetahui penjaminan simpanan tetapi belum mengenal LPS.
Kemudian, 7,5 persen masyarakat mengenal LPS tetapi belum memahami penjaminan simpanan. Sementara 30 persen belum mengetahui penjaminan simpanan maupun LPS.
Temuan tersebut menjadi dasar bagi LPS untuk memperkuat strategi edukasi secara lebih terarah. Program literasi ke depan akan diarahkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat.
Kelompok yang menjadi perhatian antara lain masyarakat perdesaan, usia 15–17 tahun dan 51–79 tahun, masyarakat dengan pendidikan SMP ke bawah, serta petani, nelayan, pelajar, mahasiswa dan kelompok yang belum bekerja.
Strategi literasi juga diarahkan agar tidak sekadar memperluas jangkauan, tetapi memastikan masyarakat memperoleh informasi yang tepat, melalui kanal yang sesuai, dengan pesan yang mudah dipahami.
Hasil SNLIK 2026 selanjutnya akan menjadi rujukan bagi OJK, LPS, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan serta mengembangkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Peningkatan literasi dan inklusi keuangan diharapkan tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, tetapi juga memperkuat pemahaman, kepercayaan, dan kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan secara tepat.(yud/ub)