UPDATEBALI.com, BULELENG – Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana, memastikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) RI, Abdullah Azwar Anas, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng telah berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Kesempatan untuk menyampaikan hal tersebut diambil saat kunjungan MenpanRB RI di Gedung Kesenian Gde Manik Singaraja pada hari Senin, 20 Mei 2024.
Lihadnyana menguraikan bahwa upaya untuk mewujudkan birokrasi berdampak dimulai dari perencanaan penganggaran yang teliti. Melalui penganggaran yang baik, birokrasi diarahkan untuk memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat, termasuk dalam menciptakan kesejahteraan. Dari perencanaan penganggaran yang matang tersebut, potensi-potensi di Kabupaten Buleleng dapat lebih dioptimalkan.
“Kami mendukung program-program yang telah disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan harapan bisa memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat,” paparnya.
Dengan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Pemkab Buleleng, Lihadnyana mendorong pengelolaan potensi secara maksimal serta pelayanan publik yang unggul kepada masyarakat. ASN didorong untuk tidak terjebak dalam rutinitas dan zona nyaman, melainkan berinovasi untuk menciptakan program atau kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat.
“Kami ingin ASN dapat mengikuti perubahan dan belajar terus-menerus untuk memastikan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, MenpanRB RI, Abdullah Azwar Anas, menyoroti pentingnya evaluasi kinerja ASN melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan reformasi birokrasi. Dua parameter ini dianggap penting untuk dioperasionalisasikan dalam bentuk kerja nyata, dengan memonitor dan mengevaluasi kinerja secara berkala.
“Proses bisnis harus dipangkas, dan setiap minggu harus ada evaluasi kinerja dari setiap SKPD agar capaiannya dapat terukur dan berdampak langsung pada masyarakat,” jelasnya.
Azwar Anas menambahkan bahwa reformasi birokrasi di Buleleng sudah berjalan dengan baik, terbukti dari nilai SAKIP yang telah mencapai tingkat B. Namun, ia menekankan pentingnya terus meningkatkan layanan publik untuk memenuhi harapan masyarakat.
“Harapannya, dengan layanan yang semakin baik, Buleleng akan menjadi contoh kabupaten yang tidak hanya memiliki pembangunan fisik yang maju, tetapi juga pelayanan publik yang memuaskan,” tandasnya.
Kunjungan kerja MenpanRB RI di Kabupaten Buleleng mencakup berbagai kegiatan, termasuk memberikan arahan kepada ASN di Gedung Kesenian Gde Manik, kunjungan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Buleleng, dan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Mpu Kuturan. (adv/ub)
 RI){kind=link}