UPDATEBALI.com, DENPASAR — Pemerintah Pusat dan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Bali Wayan Koster atas kebijakannya yang progresif dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya melalui larangan penggunaan plastik sekali pakai di Bali.
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, dalam pertemuan strategis bertajuk Penguatan Tata Kelola Pariwisata Bali, yang berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat, 18 Juli 2025.
Menteri Widiyanti menyebut, langkah Gubernur Koster menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
“Larangan plastik sekali pakai melalui Pergub No. 97 Tahun 2018 dan SE Gubernur No. 9 Tahun 2025 patut menjadi contoh nasional. Ini bentuk konkret kepemimpinan daerah dalam merespons isu global,” ujar Menteri Widiyanti.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah pejabat tinggi Kemenpar RI, seperti Deputi Industri dan Investasi Rizki Handayani Mustafa, Deputi Pemasaran Ni Made Ayu Marthini, dan Deputi Destinasi dan Infrastruktur Hariyanto, serta para kepala daerah dari Buleleng, Karangasem, dan Gianyar. Hadir pula perwakilan organisasi pariwisata seperti ASITA, GIPI, dan PHRI.
Dalam sambutannya, Menteri Widiyanti menyoroti pentingnya peran Bali sebagai pintu gerbang utama pariwisata Indonesia.
“Banyak wisatawan mancanegara mengenal Bali sebelum mengenal Indonesia. Ini peluang besar, tapi juga tanggung jawab besar dalam menjaga tata kelola yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menyoroti sejumlah tantangan utama yang tengah dihadapi Bali, di antaranya overcrowding dan kemacetan di kawasan Canggu, maraknya vila ilegal, serta pengelolaan sampah dan edukasi terhadap wisatawan. Ia juga mendorong pembangunan MRT atau subway, serta percepatan Bandara Bali Utara demi pemerataan pariwisata.
“Kami siap mendukung program pariwisata berkualitas seperti wisata gastronomi, wisata kesehatan di KEK Sanur, hingga edukasi ‘Do & Don’t’ bagi wisatawan. Semua harus menghormati budaya lokal,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan bahwa arah pembangunan Bali ke depan telah dituangkan dalam Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun, didukung dengan disahkannya UU Provinsi Bali No. 15 Tahun 2023.
“Fokus utama kami adalah Bali mandiri energi tanpa PLTU batu bara, kedaulatan pangan, akses air bersih, hingga pembangunan moda transportasi publik,” jelas Koster.
Dalam bidang pariwisata, Koster menegaskan Bali mengusung konsep pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Melalui Perda No. 5 Tahun 2022 dan sejumlah regulasi pendukung, pemerintah akan memperketat seleksi wisatawan masuk.
“Wisatawan ke depan harus menunjukkan bukti keuangan, tiket pulang-pergi, dan membayar tourism levy. Tidak bisa lagi masuk secara sembarangan,” tegas Koster.
Ia juga menegaskan tindakan tegas terhadap vila ilegal, bangunan tanpa izin, serta pembangunan hotel di lahan produktif.
Koster turut mengenalkan dua proyek strategis yakni Turyapada Tower di Bali Utara dan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung, sebagai upaya menyebarkan pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah luar Bali Selatan, bekerja sama dengan Pemkab Badung, Denpasar, dan Gianyar.
Pertemuan ini menjadi simbol kuat kolaborasi pusat-daerah dalam mewujudkan Bali sebagai model pariwisata berkelanjutan bagi Indonesia dan dunia.(yud/ub)
