UPDATEBALI.com, BULELENG – Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui pelaksanaan program pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2026.
Program tersebut menjadi salah satu instrumen penting untuk mengukur efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, serta kualitas pembangunan keuangan di daerah.
Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Buleleng, Gede Sugiartha Widiada menyampaikan bahwa IPKD merupakan program strategis yang mengacu pada kebijakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai langkah untuk mengukur capaian pembangunan keuangan secara menyeluruh melalui enam dimensi utama.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin kegiatan sosialisasi IPKD Tahun 2026 serta evaluasi hasil pengukuran IPKD Tahun Anggaran 2024 di Ruang Rapat Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, Selasa, 12 Mei 2026.
“Keenam dimensi tersebut meliputi perencanaan tenaga kerja, hubungan industrial, kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, kondisi lingkungan kerja, hingga jaminan sosial ketenagakerjaan,” ucapnya.
Melalui pengukuran IPKD, pemerintah daerah diharapkan mampu memperoleh gambaran nyata terkait kondisi keuangan di masing-masing wilayah.
Hasil pengukuran tersebut nantinya menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran guna meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan sektor keuangan.
Menurutnya, penguatan IPKD menjadi semakin penting di tengah tantangan dunia kerja yang terus berkembang. Karena itu, pemerintah daerah diminta terus memperkuat sinergi, koordinasi, serta komitmen bersama agar pembangunan keuangan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.
“Melalui program ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah dapat terus meningkatkan kinerja pembangunan keuangan pada tahun 2026, sekaligus melakukan evaluasi terhadap capaian sebelumnya sehingga kedepan perbaikan yang dilakukan dapat lebih terarah dan terukur,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, apresiasi juga disampaikan kepada seluruh tim koordinasi IPKD yang telah memberikan pendampingan dan dukungan kepada daerah dalam proses pengukuran serta evaluasi pembangunan keuangan.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pembangunan keuangan guna menciptakan kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata bagi dunia kerja di daerah.(adv/ub)
