Industri Event Bali Terancam Lesu Akibat Kebijakan Efisiensi, Ribuan Pekerja di Ujung Tanduk

UPDATEBALI.com, DENPASAR – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri event dan MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) di Bali.

Berdasarkan hasil survei cepat yang dilakukan DPD IVENDO Bali, lebih dari 85% penyelenggara event melaporkan penurunan pendapatan drastis akibat pengurangan anggaran untuk perjalanan dinas, rapat, dan seminar pemerintahan.

Survei yang melibatkan 44 pelaku industri event mengungkap bahwa sekitar 750 event terancam terdampak hanya dalam tiga bulan pertama tahun 2025. Jika kondisi ini terus berlanjut, kerugian finansial industri event di Bali diperkirakan bisa mencapai Rp3,15 triliun.

Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh penyelenggara acara (EO), tetapi juga vendor produksi, pekerja lepas, dan sektor terkait seperti perhotelan, transportasi, dan UMKM.

Pada Kamis, 20 Maret 2025 Ketua DPD IVENDO Bali, Grace Jeanie, menyatakan bahwa kebijakan efisiensi ini justru bertentangan dengan upaya pemulihan ekonomi pascapandemi.

“Industri event adalah salah satu penopang ekonomi Bali. Jika anggaran event dipangkas, bukan hanya penyelenggara yang terdampak, tetapi ribuan pekerja yang menggantungkan hidupnya di sektor ini,” tegasnya.

Tidak hanya memicu kerugian finansial, kebijakan ini juga berdampak pada keberlanjutan lapangan kerja. Sekitar 2.500 pekerja tetap dan tidak tetap di sektor event terancam kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan penghasilan. Selain itu, 57% responden survei merasa pesimis terhadap masa depan industri event di Bali.

Efisiensi anggaran ini juga memengaruhi sektor pariwisata bisnis, yang berpotensi menurunkan jumlah kunjungan wisatawan bisnis. Dampaknya akan terasa pada okupansi hotel, jasa transportasi, hingga konsumsi di restoran dan destinasi wisata.

Menanggapi situasi ini, IVENDO Bali memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah agar kebijakan efisiensi tetap berjalan tanpa menghancurkan industri event:

1. Penyesuaian Implementasi Efisiensi: Menyusun kebijakan efisiensi yang tetap mempertimbangkan dampak terhadap sektor terkait dan mengutamakan event yang berdampak luas pada ekonomi lokal.
2. Insentif bagi Penyelenggara Event: Memberikan keringanan pajak dan biaya perizinan kepada EO yang melibatkan UMKM dan pekerja lokal.
3. Penguatan Digitalisasi: Mendorong event hybrid atau virtual yang tetap dapat memberikan dampak ekonomi tanpa sepenuhnya membatalkan acara.
4. Kolaborasi dengan Swasta: Mendorong kemitraan publik-swasta (PPP) untuk mendukung penyelenggaraan event di tengah keterbatasan anggaran.
5. Diversifikasi Pariwisata: Mengembangkan potensi pariwisata alternatif seperti wellness tourism untuk memperkuat ekonomi Bali.

IVENDO Bali berharap pemerintah dapat mengevaluasi kebijakan efisiensi ini dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar keberlanjutan industri event dan perekonomian Bali tetap terjaga. Bali diharapkan tetap menjadi destinasi unggulan untuk event nasional maupun internasional tanpa harus mengorbankan sektor yang telah memberikan kontribusi besar bagi ekonomi daerah.(ub)