UPDATEBALI.com, BADUNG – Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi membuka Diseminasi Journey Integrated Report BPJS Ketenagakerjaan yang berlangsung di Merusaka, Nusa Dua, Sabtu, 29 November 2025.
Dalam sambutannya, Koster menyampaikan apresiasi terhadap BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai konsisten meningkatkan mutu layanan dan pelaporan keberlanjutan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, kami menyampaikan terima kasih atas penyelenggaraan diseminasi ini. Setiap orang berhak atas jaminan sosial,” ujar Koster.
Ia menegaskan bahwa kehadiran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah bentuk nyata perlindungan negara bagi seluruh warga.
Koster menekankan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial di Bali selaras dengan visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang mengatur perlindungan warga sejak lahir hingga akhir hayat.
Penegasan ini diperkuat oleh sejumlah regulasi daerah, seperti Perda Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, serta Pergub Bali Nomor 19 Tahun 2017 yang mewajibkan kepesertaan jaminan sosial bagi seluruh pekerja di Bali.
“Ini adalah payung hukum bagi universal coverage,” tegasnya.
Pemprov Bali juga memberikan perhatian khusus kepada pekerja nonformal yang rentan. Perlindungan kepada rohaniawan kini telah menjangkau lebih dari 11 ribu sulinggih dan pemangku.
“Pekerjaan rohaniawan sangat mulia. Perlindungan ini sangat penting,” jelas Koster.
Selain rohaniawan, berbagai kelompok masyarakat telah masuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, mulai dari petani, nelayan, pekerja seni, perangkat desa, serati banten, pecalang, hingga lembaga adat.
Koster mengatakan capaian kepesertaan berbeda di tiap kabupaten/kota. Pemprov Bali terus mendorong percepatan terutama bagi pekerja rentan melalui dukungan anggaran dari APBD.
“Jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian sangat dibutuhkan,” katanya.
Ia juga mengapresiasi program-program utama BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai memberi manfaat besar bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Koster turut memaparkan capaian tata kelola pemerintahan Bali yang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali berturut-turut serta menjadi provinsi terbaik dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK selama lima tahun terakhir.
“Saya pastikan tidak ada permainan dalam tata kelola. Merit sistem diterapkan ketat, promosi jabatan berdasarkan integritas dan prestasi,” ujarnya. Bali pun dinilai sebagai provinsi dengan merit sistem terbaik oleh Kemenpan RB.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, Asep Rahmat Suandar, memberikan apresiasi atas komitmen Koster.
“Kehadiran Bapak Gubernur adalah kehormatan. Beliau sangat peduli pada keberlanjutan, budaya, dan reputasi Bali sebagai destinasi dunia,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan diproyeksikan mendekati Rp1.000 triliun tahun depan sehingga penguatan tata kelola menjadi prioritas.
Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Evan Kurniawan, juga menyampaikan kesan positif terhadap kebijakan Bali yang menyanyikan Indonesia Raya tiga stanza di setiap acara resmi.
“Itu meneguhkan nasionalisme,” ujarnya.
Kegiatan turut dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan.(yud/ub)
