UPDATEBALI.com, DENPASAR — DPRD Provinsi Bali menggelar rapat paripurna ke-22 masa persidangan II tahun 2024, dengan agenda utama mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.
Rapat berlangsung di ruang Rapat Utama DPRD Bali pada Senin, 19 Agustus 2024, dengan Penjabat (Pj) Gubernur Bali turut hadir untuk menerima masukan dari para anggota dewan.
Fraksi PDI Perjuangan yang diwakili oleh Ni Wayan Sari Galung, S.Sos., menyatakan bahwa perubahan APBD ini didorong oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sari Galung menekankan bahwa Fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan positif terkait peningkatan target pendapatan daerah sebesar Rp492,66 miliar dalam Perubahan APBD 2024.
“Catatan tersebut didasarkan pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hingga 31 Juli 2024 telah mencapai 73,34%, memberi keyakinan bahwa target tahun 2024 bisa tercapai,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga mendukung upaya Pj. Gubernur dalam mengoptimalkan PAD, terutama melalui implementasi Perda No. 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali. Namun, perlu dikajian ulang terkait kenaikan signifikan target pendapatan retribusi daerah dan penjelasan terkait penurunan target Lain-lain PAD yang Sah, mengingat realisasi yang telah mencapai 66,53% hingga Juli 2024.
Fraksi Partai Golkar, melalui Ni Putu Yuli Artini, SE., MM., mengapresiasi upaya Pj. Gubernur Bali dalam mengoptimalkan pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Dirinya juga menekankan perlunya terus mengatasi sumber masalah defisit dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang belum optimal.
“Fraksi Golkar mendukung percepatan pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja khusus Pariwisata untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan wisatawan di Bali,” ujarnya.
Fraksi Partai Gerindra yang diwakili oleh I Ketut Juliarta mengapresiasi peningkatan estimasi pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2024. Namun, mereka juga meminta penjelasan terkait penurunan signifikan dalam pos Lain-lain PAD yang Sah. Fraksi Gerindra menyarankan agar belanja-belanja yang tidak mendesak atau tidak wajib sebaiknya ditunda untuk menghindari beban pada APBD di tahun berikutnya.
Fraksi Partai Demokrat yang diwakili oleh I Komang Nova Sewi Putra, SE., memahami adanya perubahan APBD 2024 akibat perubahan proyeksi pendapatan dan belanja.
Nova Sewi Putra mengapresiasi peningkatan pendapatan daerah, namun meminta penjelasan lebih lanjut terkait kenaikan signifikan target retribusi daerah dan penurunan Lain-lain PAD yang Sah.
Fraksi Nasdem, PSI, Hanura yang diwakili oleh Gde Wirajaya Wisna, S.E., S.Kom., menyoroti defisit anggaran dalam perubahan APBD 2024 yang disebabkan oleh tidak tercapainya target pendapatan daerah. Mereka menyarankan agar pemerintah melakukan analisis dan evaluasi lebih mendalam terhadap pengelolaan kekayaan daerah, kerja sama dengan pihak ketiga, serta mendorong efisiensi dan optimalisasi peran setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Rapat paripurna ini mencerminkan beragam pandangan dan usulan dari fraksi-fraksi di DPRD Bali untuk memastikan Perubahan APBD yang lebih responsif dan efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi dan fiskal yang dihadapi Bali pada tahun 2024.(den/ub)
