UPDATEBALI.com, DENPASAR – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali terkait pemanfaatan teknologi digital dalam proses pemeriksaan laporan keuangan daerah.
Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan pemikiran Pemerintah Provinsi Bali yang telah lama mencanangkan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan.
“Sudah saatnya pemeriksaan keuangan dilakukan secara digital, tanpa perlu bolak-balik membawa dokumen yang berisiko hilang. Cara konvensional sangat tidak praktis dan juga berdampak pada kesehatan karena bersentuhan dengan dokumen yang penuh debu,” ujar Dewa Made Indra dalam acara entry meeting pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 di Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Rabu, 9 April 2025.
Ia menegaskan bahwa Pemprov Bali telah menerapkan sistem digital secara penuh dalam proses pengadaan barang dan jasa.
“Mulai dari awal hingga akhir sudah terbaca oleh sistem, bahkan versi 6.0 sudah memberikan akses kepada pemeriksa untuk masuk,” jelasnya.
Meski demikian, Dewa Made Indra menyadari bahwa implementasi pemeriksaan keuangan berbasis digital memerlukan waktu dan persiapan matang.
“Nanti pada waktunya kami dan BPK akan dihubungkan oleh sistem. Harapan saya ini bisa segera terwujud agar proses pemeriksaan menjadi lebih ringan dan mudah,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya proses audit oleh BPK sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Proses audit adalah evaluasi penting bagi kita untuk bertumbuh. Hasil evaluasi itu menjadi catatan untuk semakin baik ke depannya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, dalam sambutannya menjelaskan bahwa pemeriksaan terinci atas LKPD bertujuan untuk menilai kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), memastikan kecukupan pengungkapan, memeriksa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta menilai efektivitas pengendalian intern.
“Pemeriksaan keuangan ini adalah kegiatan rutin yang penting untuk menjamin kewajaran laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkas Satria.(yud/ub)
