UPDATEBALI.com, BULELENG – DPRD Kabupaten Buleleng menekankan agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 mengutamakan program yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat. Selain anggaran daerah, dewan juga menyoroti skema pembiayaan pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buleleng melalui kegiatan tahun jamak.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, SM, usai memimpin rapat pimpinan dan anggota dewan terkait penyampaian kajian Tim Ahli DPRD terhadap Ranperda APBD 2027 di Ruang Gabungan Komisi Gedung DPRD Buleleng, Rabu 28 Oktober 2026.
Ngurah Arya mengatakan, alokasi anggaran harus disesuaikan dengan skala prioritas pembangunan serta kebutuhan masyarakat. Program yang diusulkan juga harus memiliki perencanaan dan sasaran yang jelas pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
“Apa pun yang menjadi skala prioritas kepentingan kita dan itu bagian dari kepentingan rakyat, kita dorong. Setiap anggaran yang naik di podium harus dipastikan memiliki program yang jelas dan terprogram di masing-masing OPD,” ujar Ngurah Arya.
Menurutnya, optimalisasi program pembangunan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan proyeksi anggaran, Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Pelaksanaannya juga harus selaras dengan visi, misi, dan program kebijakan kepala daerah.
Selain pembahasan APBD 2027, DPRD Buleleng turut mengkaji Ranperda tentang Pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Buleleng, khususnya terkait pilihan skema pembiayaan pembangunan.
Ngurah Arya menyebut terdapat dua opsi yang menjadi perhatian, yakni pembiayaan melalui pinjaman dengan pihak swasta dan pinjaman daerah. Menurutnya, pinjaman daerah dapat memberikan keleluasaan bagi pemerintah dalam mengatur pengelolaan serta mekanisme pembayaran, meskipun skema yang dipilih tetap perlu dikaji secara matang.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa pembangunan rumah sakit tidak cukup hanya berorientasi pada penambahan gedung. Kesiapan tenaga kesehatan dan kelengkapan alat kesehatan juga harus menjadi bagian dari perencanaan agar pembangunan tersebut benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kesuksesan dalam membangun kesehatan itu bukan hanya ada banyaknya rumah sakit, tetapi bagaimana potensi SDM seperti nakes lebih banyak dan alkesnya lengkap. Karena hitungan waktu penanganan pasien darurat sangat bergantung pada kelengkapan alat dan kesiapan tenaga medis,” tegasnya.
Menurutnya, ketersediaan tenaga medis, tenaga keperawatan, serta peralatan kesehatan yang memadai menjadi faktor penting dalam mendukung penanganan pasien, terutama dalam kondisi darurat.
Karena itu, perencanaan pembangunan RSUD melalui skema tahun jamak perlu memperhitungkan kebutuhan operasional rumah sakit secara menyeluruh. Dengan demikian, fasilitas yang dibangun nantinya dapat diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia dan sarana pendukung pelayanan kesehatan.
Hasil kajian Tim Ahli DPRD terhadap Ranperda APBD 2027 dan Ranperda pembangunan RSUD melalui skema tahun jamak tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan anggaran.
DPRD Buleleng menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus dirancang secara efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik serta pemenuhan kebutuhan masyarakat.(Dna/updatebali)