UPDATEBALI.com, BULELENG – Sebanyak 10 rancangan peraturan daerah (Ranperda) disepakati masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Buleleng Tahun 2027. Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam rapat kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Buleleng bersama Pemerintah Daerah, Jumat 20 November 2026.
Rapat yang berlangsung di Ruang Gabungan Komisi DPRD Buleleng itu membahas total 12 usulan Ranperda. Dari jumlah tersebut, 10 Ranperda disepakati untuk diprioritaskan, sedangkan dua lainnya masih membutuhkan kelengkapan dokumen dan penyesuaian lebih lanjut.
Ketua Bapemperda DPRD Buleleng, H. Mulyadi Putra, S.Sos., M.HI., mengatakan penyusunan Propemperda menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembentukan regulasi daerah agar sesuai dengan kebutuhan pemerintahan dan masyarakat.
Dari 10 Ranperda yang disepakati, beberapa di antaranya berkaitan langsung dengan tata kelola pemerintahan desa, yakni Pemilihan Perbekel dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Kedua rancangan tersebut sebenarnya telah masuk dalam Propemperda 2026. Namun, pembahasannya belum dapat dilakukan karena regulasi yang menjadi dasar penyusunan belum tersedia. Atas pertimbangan tersebut, keduanya kembali diajukan untuk dibahas pada 2027.
Selain itu, terdapat Ranperda tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027 dan APBD Tahun Anggaran 2028.
Tiga usulan lainnya yang turut disepakati meliputi Ranperda tentang RPJMD Tahun 2024–2029, Penyertaan Modal kepada Jamkrida serta Pendirian BUMD Minyak dan Gas Bumi.
“Dari total 12 Ranperda yang diusulkan, sebanyak 10 Ranperda disepakati untuk dimasukkan dalam Propemperda Tahun 2027,” Terang Mulyadi.
Dalam rapat tersebut, Bapemperda juga membahas rencana pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buleleng melalui skema tahun jamak atau multiyears.
Pembangunan tersebut direncanakan berlangsung selama dua tahun anggaran, yakni 2027 dan 2028. Untuk mendukung pelaksanaannya, diperlukan Ranperda tentang Pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Buleleng.
Ranperda ini diajukan di luar Propemperda 2027. Pembahasannya diperlukan untuk mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah sebagai dasar penganggaran sebelum pelaksanaan kontrak tahun jamak.
Melalui penyusunan Propemperda tersebut, DPRD Buleleng berharap regulasi yang diprioritaskan dapat dibahas secara terencana dan sesuai ketentuan perundang-undangan, sekaligus mendukung kebutuhan pemerintahan serta pembangunan daerah.
Rapat turut dihadiri anggota DPRD Buleleng yang tergabung dalam Bapemperda, Tim Ahli DPRD, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, pimpinan OPD terkait serta undangan lainnya.(Dna/updatebali)



