UPDATEBALI.com, DENPASAR – Pemerintah Kota Denpasar kembali menorehkan capaian dalam pengelolaan keuangan daerah setelah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Prestasi ini menjadi raihan ke-14 secara berturut-turut yang diperoleh Kota Denpasar atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tersebut diterima langsung Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yang berlangsung pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali Ke-39 di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Senin 8 Juni 2026.
Laporan hasil pemeriksaan diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira. Dengan hasil tersebut, Kota Denpasar kembali dinilai mampu menyusun dan mengelola laporan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan.
Dalam sambutannya, Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana menjelaskan bahwa opini yang diberikan BPK didasarkan pada sejumlah indikator, mulai dari kesesuaian penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan laporan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, hingga efektivitas sistem pengendalian internal.
“Pemeriksaan yang dilakukan BPK berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2026. Dengan penyerahan LHP ini diharapkan lebih meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, sehingga lebih efektif, efisien dan akuntabel, sehingga dapat menjadi WTP yang berkualitas,” ujarnya.
Menanggapi capaian tersebut, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas pendampingan, arahan, dan rekomendasi yang selama ini diberikan kepada pemerintah daerah. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah serta DPRD Kota Denpasar yang terus mendukung upaya peningkatan kualitas tata kelola keuangan.
Didampingi Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Jaya Negara menegaskan bahwa Pemkot Denpasar akan terus berkomitmen mendukung proses pemeriksaan dan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan BPK RI.
“Hal ini memberikan motivasi buat kami untuk bagaimana meningkatkan tata pola pemerintahan, khususnya dalam bidang keuangan. Ini penting sekali dan mudah-mudahan juga dengan WTP ini tentu akan mendorong kami untuk secara internal dalam melakukan konsolidasi terhadap beberapa catatan-catatan yang disampaikan oleh BPK RI Provinsi Bali. Mudah-mudahan pengelolaan keuangan yang baik ini bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di Kota Denpasar,” harapnya.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menilai rekomendasi yang diberikan BPK menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah di seluruh Bali. Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik harus mampu menghasilkan program yang efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Sesuai arahan BPK, harus efektif, efisien dan tepat sasaran. Terima kasih kepada BPK RI yang telah memberikan arahan dan rekomendasi. Dan kami selalu melaksanakannya dengan kerja dan disiplin, sehingga pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Bali tidak saja baik secara administratif, tapi berdampak terhadap permohonan daerah maupun juga peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucap Gubernur Koster.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya beserta jajaran pimpinan DPRD Provinsi Bali, anggota DPD RI perwakilan Bali, Forkopimda Provinsi Bali, para kepala daerah dan ketua DPRD kabupaten/kota se-Bali, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.(per/ub)
