UPDATEBALI.com, DENPASAR – Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di Bali menjadi perhatian Komisi IV DPRD Provinsi Bali. Pasalnya, cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Pulau Dewata saat ini baru mencapai 48 persen.
Kondisi tersebut mendorong perlunya langkah lebih luas untuk memastikan pekerja, termasuk mereka yang berpenghasilan tidak tetap, mendapatkan perlindungan.
Hal itu mengemuka dalam audiensi BPJS Ketenagakerjaan dengan Komisi IV DPRD Bali yang berlangsung di Ruang Bapemperda DPRD Bali, Senin 9 November 2026. Pertemuan tersebut diterima Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta, didampingi Agung Bagus Tri Candra Arka atau Gung Cok.
Suwirta menilai perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan belum mendapatkan perhatian sebesar BPJS Kesehatan. Padahal, risiko kecelakaan kerja, meninggal dunia, hingga masa tua dapat berdampak besar terhadap keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya.
Menurutnya, kelompok pekerja yang membutuhkan perlindungan tidak hanya mereka yang berstatus karyawan perusahaan. Pekerja bukan penerima upah seperti petani, nelayan, guru, buruh panggul, serta berbagai pekerja sektor informal juga perlu mendapat jaminan sosial.
“Kalau melihat data yang disampaikan, cakupan BPJS Ketenagakerjaan di Bali baru sekitar 48 persen. Artinya, masih banyak pekerja yang belum terlindungi. Kita tidak boleh hanya memikirkan pekerja formal, tetapi juga pekerja rentan dan mereka yang bukan penerima upah,” kata Suwirta.
Ia menyebut, salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk memperluas perlindungan tersebut adalah melalui penyusunan peraturan daerah (perda) yang secara khusus mengatur perlindungan sosial ketenagakerjaan.
Suwirta menjelaskan, Bali sebenarnya telah memiliki perda tentang ketenagakerjaan. Namun, regulasi tersebut dinilai belum secara spesifik mengatur perlindungan pekerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterima dalam audiensi, baru dua provinsi yang memiliki perda khusus terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, yakni Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur.
“DPRD Bali akan mengkaji kemungkinan penyusunan perda ini. Kami akan menyampaikan terlebih dahulu kepada pimpinan DPRD agar urgensi dan kebutuhan regulasinya dapat dibahas lebih lanjut. Tujuannya jelas, supaya masyarakat pekerja, terutama yang rentan, memiliki perlindungan ketika mengalami kecelakaan kerja, meninggal dunia, maupun saat memasuki masa tua,” ujarnya.
Suwirta menambahkan, pembahasan regulasi tersebut perlu dilakukan secara cermat dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk mengkaji bentuk dukungan pemerintah daerah serta mekanisme pelaksanaan dan pengawasannya.
Selain melalui regulasi, ia mendorong BPJS Ketenagakerjaan lebih aktif turun ke lapangan dan memperkuat kerja sama dengan berbagai lembaga, seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan koperasi. Kolaborasi tersebut dinilai dapat membantu menjangkau pekerja yang selama ini belum terdaftar sebagai peserta.
Sementara itu, Agus Theodorus Parulian Marpaung dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa) dalam audiensi tersebut memaparkan bahwa tingkat kepesertaan di Bali masih perlu ditingkatkan. Dari data yang disampaikan, cakupan pekerja penerima upah berada di angka 65 persen, sedangkan pekerja bukan penerima upah baru mencapai 38 persen.
“Cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Bali saat ini berada di angka 48 persen. Karena itu, diperlukan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan legislatif, agar perlindungan bagi seluruh pekerja bisa semakin luas,” ungkap Agus Theodorus Parulian Marpaung.
Agus Theodorus Parulian Marpaung juga menyampaikan target peningkatan cakupan kepesertaan menjadi 54 persen pada 2027. Target tersebut mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 terkait penyusunan APBD 2027.
Menurutnya, dukungan regulasi daerah diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program jaminan sosial sekaligus mendorong keterlibatan pemberi kerja dalam memenuhi kewajiban mendaftarkan pekerjanya.
Audiensi tersebut menjadi salah satu langkah awal untuk membahas perluasan perlindungan sosial ketenagakerjaan di Bali. DPRD Bali dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat melanjutkan koordinasi, baik terkait kemungkinan penyusunan perda maupun upaya memperluas kepesertaan pekerja formal dan informal.(den/updatebali)