UPDATEBALI.com, TABANAN – Dalam upaya mempercepat pembangunan nasional sesuai Amanat Perpres No. 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., menghadiri langsung rapat koordinasi sosialisasi Perpres tersebut.
Kegiatan ini diselenggarakan di Ruang Rapat Utama Jayaning Singasana Kantor Bupati Tabanan, Pada Rabu, 19 Juni 2024, dan dihadiri oleh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, Inspektur, Para Asisten, serta Camat se-Kabupaten Tabanan.
Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional, kualitas tata kelola penyelenggaraan negara, efektivitas sistem pengendalian intern, serta inovasi pelayanan publik. Dalam sambutannya, Bupati Sanjaya menekankan pentingnya manajemen risiko yang terintegrasi dalam mempercepat pelaksanaan proyek strategis nasional.
“Maka dari itu, dibutuhkan manajemen risiko yang terintegrasi, terstruktur, komprehensif, dan kolaboratif seperti yang tertuang dalam Perpres No. 39 tahun 2023. Ini guna mensukseskan bersama program-program untuk mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani,” jelas Sanjaya.
Politisi asal Dauh Pala tersebut meminta seluruh Pimpinan Perangkat Daerah, Kepala Bagian, dan Camat agar memastikan kolaborasi berjalan baik dalam pelaksanaan proyek strategis nasional.
“Saya selalu menyampaikan pentingnya kolaborasi dalam mewujudkan proyek-proyek strategis. Jika ada keterlambatan, itu artinya kolaborasinya tidak berjalan,” tegas Sanjaya.
Pada kesempatan yang sama, Inspektur Tabanan, I Gusti Ngurah Supanji, menyampaikan bahwa manajemen risiko pembangunan nasional yang baik memerlukan pengawalan sejak tahap perencanaan.
“Banyak keputusan strategis di masa lalu yang tidak terinformasi risiko, dan dampaknya baru terasa akhir-akhir ini. Maka dari itu, diperlukan adanya kolaborasi formal untuk berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Dengan kolaborasi, risiko bersama dapat dimitigasi secara lebih efektif,” ujarnya.
Supanji menambahkan, Pemerintah Daerah menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan manajemen risiko ini.
“Selain itu, kompleksitas kelembagaan menjadi tantangan dalam proses identifikasi dan pengelolaan risiko secara efektif. Terlebih lagi jika regulasi, koordinasi, dan perubahan struktural tidak jelas, menyebabkan pembagian kewenangan menjadi tumpang tindih dan tidak efisien,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan implementasi manajemen risiko yang lebih baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, guna mendukung percepatan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan efektif. (den/ub)
