UPDATEBALI.com, BULELENG – Upaya meningkatkan mutu layanan kesehatan kembali menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, saat ditemui di Rumah Jabatan Bupati pada Kamis 4 Desember 2025, memaparkan sejumlah langkah strategis yang tengah disiapkan untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis sekaligus memperkuat fasilitas layanan rumah sakit daerah.
Menurut Bupati Sutjidra, pelayanan kesehatan dasar melalui Puskesmas telah berjalan sesuai standar dan sudah terisi tenaga dokter umum secara merata. Meski demikian, kebutuhan dokter spesialis masih menjadi pekerjaan rumah yang mendesak untuk diselesaikan.
“Minimnya minat dokter spesialis bertugas di Buleleng kemungkinan disebabkan faktor ekonomi. Banyak dari mereka memilih wilayah Bali Selatan yang kemampuan daya beli masyarakatnya lebih tinggi,” jelas Sutjidra.
Untuk menarik tenaga medis spesialis agar bersedia bertugas di Buleleng, Pemkab menyiapkan skema insentif yang lebih kompetitif. Tak hanya itu, pemerintah juga membuka peluang pemberian subsidi pendidikan bagi dokter yang ingin melanjutkan ke jenjang subspesialis.
Program tersebut sudah masuk dalam rencana anggaran pemerintah daerah. Para dokter yang menjalani studi lanjutan juga dipastikan tetap menerima hak kepegawaiannya penuh, dengan syarat kembali mengabdi di Kabupaten Buleleng setelah menyelesaikan pendidikan.
“Subsidi pendidikan dan insentif ini kami siapkan untuk memperkuat kompetensi tenaga dokter di daerah. Setelah selesai, mereka harus kembali dan memberikan layanan di Buleleng,” tegasnya.
Selain dokter spesialis, kebutuhan tenaga kesehatan lain, mulai dari ners, analis radiologi, analis laboratorium hingga petugas rekam medis, juga masih cukup besar, terlebih RSUD Buleleng ditargetkan berkembang menjadi rumah sakit rujukan regional.
Untuk penguatan kompetensi medis, Pemkab menjalin kerja sama dengan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah (Sanglah). Melalui kerja sama ini, para ahli dari RSUP akan memberikan supervisi dan pendampingan langsung di Buleleng.
“Ke depannya, dalam kasus tertentu, para ahli dari RSUP Prof Ngoerah yang akan datang ke Buleleng, bukan pasien yang harus dirujuk ke sana,” ungkap Sutjidra.
Di sisi infrastruktur, peningkatan layanan juga menyasar pembenahan fasilitas rumah sakit. Tahun 2026, Pemkab berencana merevitalisasi gedung IGD dan poliklinik RSUD Buleleng, sekaligus membangun enam ruang operasi modular berstandar nasional.
Dengan kapasitas ruang operasi yang ada saat ini, antrean tindakan medis masih kerap menumpuk. Penambahan fasilitas baru diharapkan mampu mempercepat layanan bedah bagi masyarakat.
“Setiap ruang operasi modular membutuhkan anggaran sekitar Rp6–7 miliar, lengkap dengan peralatan medisnya. Ini penting agar masyarakat tidak menunggu terlalu lama,” ujar Bupati.
Proyek revitalisasi dan pembangunan ruang operasi diperkirakan berlangsung sekitar 20 bulan. Selama proses berlangsung, pelayanan publik akan tetap berjalan dengan mekanisme penyesuaian dan pengalihan ruang perawatan secara bertahap.(adv/ub)
