UPDATEBALI.com, KLUNGKUNG – Dalam upaya memperkuat tata kelola pembangunan daerah, khususnya pada sektor infrastruktur dan pengelolaan sampah, Bupati Klungkung I Made Satria melakukan koordinasi ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali, Selasa, 31 Maret 2026, di Denpasar.
Kunjungan kerja tersebut didampingi Sekda Klungkung Anak Agung Gede Lesmana beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan diterima langsung oleh Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bali, Tri Wibowo Aji, Ak., M.Si.
Dalam pertemuan itu, Bupati Satria menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memastikan setiap program pembangunan berjalan akuntabel, efektif, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pihaknya juga memohon pendampingan dan atensi dari BPKP terkait tata kelola bantuan infrastruktur serta optimalisasi pengelolaan sampah di Kabupaten Klungkung.
Bupati Satria mengungkapkan, beberapa program prioritas yang menjadi perhatian di antaranya pembangunan infrastruktur dan penanganan sampah yang berkelanjutan.
Menurutnya, sinergi dengan BPKP sangat penting agar pembangunan tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga aman secara regulasi.
“Terimakasih kepada Bapak Kepala BPKP Provinsi Bali yang sudah menyambut dan menerima kunjungan kami dengan penuh kekeluargaan. Semoga melalui pertemuan ini nantinya dapat memberikan solusi yang baik dalam pembangunan di Kabupaten Klungkung,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bali Tri Wibowo Aji, Ak., M.Si. menyambut baik langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Klungkung. Ia menegaskan kesiapan BPKP untuk mendukung melalui pengawasan, audit, reviu, serta konsultasi teknis guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Kami sangat menyambut baik kunjungan ini dan siap memberikan pengawalan. Semoga menjadi momentum bagi Kabupaten Klungkung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah,” ungkapnya.
Melalui koordinasi ini, diharapkan sinergi antara Pemkab Klungkung dan BPKP dapat semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.(yud/ub)
