UPDATEBALI.com, JEMBRANA – Pemerintah Kabupaten Jembrana menghadapi tekanan anggaran setelah terjadi pengurangan signifikan pada transfer dana dari pemerintah pusat.
Pada tahun 2026, dana transfer pusat ke Jembrana berkurang sekitar Rp 115 miliar dibanding tahun sebelumnya, sehingga total aliran dana menjadi Rp 711 miliar.
Menanggapi kondisi ini, Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, mengambil langkah strategis melalui kebijakan “Empati Fiskal” dan pengelolaan anggaran yang cermat, untuk memastikan pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan tanpa hambatan.
Kebijakan Empati Fiskal menekankan kepekaan birokrasi dalam menentukan prioritas pengeluaran. Bupati Kembang Hartawan menegaskan bahwa pembelanjaan untuk kebutuhan dasar masyarakat, seperti perbaikan jalan dan layanan kesehatan, tidak akan terpengaruh. Sebaliknya, belanja rutin birokrasi yang kurang produktif, perjalanan dinas, dan kegiatan seremoni dipangkas demi efektivitas anggaran.
“Kita harus jujur, APBD kita mengalami koreksi karena pengetatan transfer pusat. Inilah momentum untuk melaksanakan Empati Fiskal: setiap rupiah dihitung untuk program yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” ujar Bupati Kembang Hartawan pada Senin, 23 Februari 2026.
Selain pengefisiensian anggaran, Pemkab Jembrana juga menempuh strategi kreatif dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui intensifikasi pajak daerah, digitalisasi layanan, dan pengawasan ketat, PAD Jembrana berhasil tumbuh 32,5 persen dibanding tahun sebelumnya. Bupati menyebut kenaikan PAD ini sebagai “uang hasil keringat” daerah yang digunakan untuk menambal defisit akibat berkurangnya dana pusat.
Langkah lain yang ditempuh adalah lobi strategis ke pemerintah provinsi dan kementerian terkait untuk mengamankan dana tambahan, termasuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK), sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur dan program prioritas.
Kepala BPKAD Jembrana, I Gede Gus Diendi, menambahkan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan melakukan refocusing anggaran secara ketat. “Efisiensi tidak berarti mengurangi bantuan masyarakat, tetapi memangkas biaya birokrasi yang tidak produktif. Meskipun total APBD terkoreksi, kualitas belanja publik tetap terjaga,” jelas Gus Diendi.
Dengan kombinasi strategi Empati Fiskal, penggalian PAD yang kreatif, dan disiplin alokasi anggaran, Kabupaten Jembrana menunjukkan bahwa keterbatasan dana pusat dapat dijawab melalui inovasi kepemimpinan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.(yud/ub)
