UPDATEBALI.com, BADUNG – Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, memimpin pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) “Semesta Berencana” Kabupaten Badung Tahun 2025.
Dalam kesempatan ini, Bupati Giri Prasta menegaskan pentingnya meningkatkan daya saing daerah dengan memperkuat transformasi ekonomi.
Dalam sambutannya, Bupati Giri Prasta menekankan bahwa penyusunan rencana pembangunan daerah harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar pembangunan yang Pro Growth, Pro Jobs, Pro Poor, Pro Culture, Pro Environment, dan Pro Law Enforcement dalam bingkai Penyusunan Program dan Prioritas Pembangunan Semesta Berencana (PPNSB). Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis usulan masyarakat harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta berorientasi pada pencapaian sasaran utama daerah.
“Tim penyusun RKPD dan tim anggaran pemerintah daerah harus mengarahkan alokasi belanja untuk memenuhi ketentuan belanja mandatory, seperti belanja pendidikan minimal 20%, belanja kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal, belanja pegawai maksimal 30%, dan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40%,” jelas Bupati Giri Prasta pada Rabu 27 Maret 2024.
Lebih lanjut, Bupati Giri Prasta juga mengingatkan tentang ancaman perlambatan ekonomi global dan konflik geopolitik yang dapat mempengaruhi daya saing daerah. Oleh karena itu, penguatan transformasi ekonomi melalui peningkatan investasi daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi strategi krusial.
“Penguatan transformasi ekonomi perlu ditekankan pada pembangunan bidang pertanian dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tanpa meninggalkan sektor pariwisata. Kabupaten Badung perlu membuka peluang investasi terutama di bidang pertanian dan UMKM dengan penyederhanaan perizinan dan peningkatan infrastruktur,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Badung, I Made Wira Dharmajaya, melaporkan bahwa Musrenbang RKPD Badung Tahun 2025 telah menghasilkan 2.019 usulan prioritas perangkat daerah dengan kebutuhan pagu indikatif mencapai Rp 10,196,445,413,669.20.
“Semua usulan dan hasil pembahasan sudah terinput dan tercatat pada sistem informasi pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pada tahapan perencanaan selanjutnya harus konsisten dengan tahapan sebelumnya,” tandasnya.
Pembukaan Musrenbang RKPD Badung Tahun 2025 ini menjadi langkah awal dalam menyusun rencana pembangunan yang lebih matang dan berkelanjutan untuk Kabupaten Badung menuju masa depan yang lebih baik.(den/ub)
