UPDATEBALI.com, BANGLI – Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menerima entry meeting Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Provinsi Bali dalam rangka evaluasi perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Bangli pada Kamis 30 Januari 2025, dihadiri oleh Pj. Sekda Bangli, Inspektur Kabupaten Bangli, pimpinan perangkat daerah terkait, serta tim dari BPKP Perwakilan Bali.
Dalam arahannya, Sedana Arta menekankan pentingnya evaluasi ini untuk melakukan sinkronisasi kebijakan dan program Pemkab Bangli dengan program nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sinkronisasi tersebut menjadi krusial guna memastikan bahwa program pembangunan di Kabupaten Bangli selaras dengan visi dan target nasional yang harus diselesaikan dalam lima tahun ke depan.
“Kami sangat senang dan bersyukur karena evaluasi ini dilakukan sejak awal. Dengan demikian, kita bisa segera melakukan sinkronisasi serta membangun sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan. Pemerintah pusat memiliki berbagai program strategis, seperti program pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang tentunya memerlukan dukungan serta pola perencanaan sistematis dari Pemkab Bangli,” ujar Sedana Arta.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Heru Tarsila, menjelaskan bahwa evaluasi ini merupakan bagian dari arahan Presiden kepada BPKP Pusat untuk meninjau draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025. Sejalan dengan itu, BPKP Perwakilan Provinsi Bali ditugaskan untuk melakukan evaluasi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota tanpa pengecualian.
Heru Tarsila menambahkan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk menyelaraskan program RPJMN dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Beberapa sektor prioritas yang menjadi perhatian dalam evaluasi ini meliputi pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, serta pengembangan pariwisata.
“Harapan kami, evaluasi ini dapat memastikan bahwa program pemerintah daerah benar-benar sejalan dengan RPJMN, sehingga dapat memberikan hasil yang optimal. Untuk itu, diperlukan koordinasi yang intensif antara BPKP, pemerintah daerah, dan OPD terkait,” pungkasnya.
Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kabupaten Bangli dapat lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.(yud/ub)
 RI Perwakilan Provinsi Bali){kind=link}