UPDATEBALI.COM, BADUNG – Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menghadiri acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 sekaligus menandatangani Pakta Integritas.
Penyerahan DIPA dan TKD lingkup Provinsi Bali, yang bertema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya bersama Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya dan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Muhammad Mufti Arkan di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, pada Rabu, 18 Desember 2024.
Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Muhammad Mufti Arkan, menjelaskan bahwa APBN 2025 disusun dalam masa transisi pemerintahan, mengakomodasi program prioritas presiden terpilih. Program unggulan 2025 yang telah ditampung meliputi makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, dan pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, serta desa.
APBN 2025 dirancang dengan target pendapatan negara sebesar Rp 3.005,1 triliun dan total belanja Rp 3.621,3 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi transfer ke daerah mencapai Rp 919,9 triliun, dengan Provinsi Bali mendapatkan alokasi Rp 12,20 triliun yang terdiri dari DAU, DAK fisik, DAK non-fisik, insentif daerah sebesar Rp 11,53 triliun, serta dana desa sebesar Rp 667,20 miliar.
Proses digitalisasi dalam penyusunan DIPA disebut berhasil menyederhanakan proses pengesahan, dari 12 tahap menjadi hanya 4 tahap melalui aplikasi SAKTI.
“Harapannya, DIPA dan TKD 2025 dapat dilaksanakan segera sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat sejak awal tahun,” ujar Mufti Arkan.
Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyatakan bahwa penyerahan ini menandai dimulainya pelaksanaan APBN 2025 dan menindaklanjuti penyerahan DIPA tingkat nasional oleh Presiden RI. Sang Made Mahendra Jaya juga menyoroti capaian positif Bali pada 2024, seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 5,43 persen, inflasi terjaga di angka 2,5 persen, serta penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
Namun, ia menekankan tantangan di 2025, termasuk disparitas wilayah dan sektor, pengelolaan sampah, kemacetan, alih fungsi lahan, serta nilai tukar pertanian dan nelayan.
“Semoga alokasi DIPA dan TKD 2025 mampu mendukung akselerasi ekonomi dan pelayanan yang inklusif di Bali,” tutupnya.(den/ub)
