UPDATEBALI.com, DENPASAR — Ketua TP Posyandu Provinsi Bali, Putri Suastini Koster, mendorong agar Posyandu terus diperkuat sebagai pusat pelayanan masyarakat yang cakupannya tidak hanya berfokus pada kesehatan, tetapi juga meliputi enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Hal tersebut disampaikan Putri Koster saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Bina Posyandu Angkatan XII di UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat (Bapelkesmas) Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Denpasar, Senin 14 September 2026.
Menurut Putri Koster, paradigma Posyandu telah mengalami perubahan mendasar. Posyandu yang sebelumnya identik dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk penimbangan bayi dan balita, kini memiliki cakupan pelayanan yang lebih luas, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.
Perluasan peran tersebut, kata Putri Koster, harus diikuti dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi kader. Terlebih, kader Posyandu berada di tengah masyarakat dan berinteraksi langsung dengan keluarga sehingga memiliki posisi strategis dalam mengenali sekaligus membantu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat di tingkat desa.
“Kader Posyandu tidak cukup hanya memahami pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga harus mampu menjadi edukator, motivator, sekaligus fasilitator bagi masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kader Posyandu diharapkan mampu memberikan edukasi mengenai pola hidup bersih dan sehat, menjaga kelestarian lingkungan, mendorong pendidikan anak, memperkuat kepedulian sosial, serta mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam berbagai program pemerintah.
Dengan demikian, kader tidak hanya berperan sebagai pelaksana pelayanan, tetapi juga menjadi penggerak perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Peran tersebut dinilai penting karena pembangunan yang berkualitas berawal dari keluarga yang sehat, lingkungan yang tertata, serta masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kondisi di sekitarnya.
“Melalui pendekatan yang humanis dan semangat gotong royong, kader diharapkan mampu menjadi penggerak perubahan perilaku masyarakat, membangun kesadaran akan pentingnya kesehatan, kebersihan lingkungan, dan gizi keluarga, serta memperkuat solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat,” jelasnya.
Putri Koster juga mengajak seluruh peserta mengikuti Bimtek dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan kegiatan tersebut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta bertukar pengalaman antarkader.
Ia menekankan agar pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti di ruang pelatihan, tetapi diterapkan dan dibagikan kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
“Ilmu yang diperoleh selama Bimtek ini agar dapat diterapkan di wilayah masing-masing. Jadikan Posyandu sebagai pusat pelayanan masyarakat yang benar-benar hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pesannya.
Sementara itu, Ketua Panitia Bimtek Posyandu, Komang Sriani, melaporkan bahwa Bina Posyandu Angkatan XII Tahun 2026 diikuti 111 kader Posyandu dari Kabupaten Bangli. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, 14–16 September 2026, di UPTD Bapelkesmas Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Denpasar.
Menurutnya, Bimtek diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan keterampilan teknis kader dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memperkuat pemahaman mengenai penerapan enam bidang SPM dalam penyelenggaraan Posyandu.
Selain peningkatan kompetensi kader, kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara kader Posyandu dan pemerintah desa serta mengoptimalkan peran Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
“Bina Posyandu ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan keterampilan kader agar mampu memberikan pelayanan yang semakin optimal kepada masyarakat, sekaligus memahami peran Posyandu dalam enam bidang SPM,” ujar Komang Sriani.
Melalui Bimtek tersebut, kader Posyandu diharapkan semakin siap menjalankan perluasan peran Posyandu sekaligus menghadirkan pelayanan yang lebih aktif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa.(yud/updatebali)