UPDATEBALI.com, DENPASAR – Penjabat (Pj) Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya, memberikan apresiasi atas kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bali yang telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2024.
Acara ini digelar di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, Renon, Denpasar, pada Jumat, 27 Desember 2024, dengan dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Provinsi, DPRD, dan pemerintah daerah se-Bali.
“Bali adalah satu-satunya daerah yang menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Atas nama Pemprov Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota, saya mengapresiasi kinerja BPK, terutama tim pemeriksa dan semua pihak. Kegiatan ini sangat baik untuk mendukung kinerja pembangunan di daerah,” ujar Mahendra Jaya.
Pj. Gubernur menilai hasil pemeriksaan BPK berperan sebagai peringatan dini (early warning) untuk menghindari kesalahan dalam pengelolaan anggaran daerah. Ia menekankan pentingnya tindakan cepat untuk menindaklanjuti rekomendasi guna mencegah risiko yang lebih besar.
“LHP ini adalah mitigasi risiko. Kita selalu diingatkan untuk mengelola anggaran dengan benar,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Mahendra Jaya juga mengungkapkan bahwa latar belakangnya sebagai penyidik membuatnya memahami pentingnya penyelesaian masalah secara cepat dan tuntas.
“Lebih baik tidak tidur satu malam daripada tidak tidur tiga bulan. Selesaikan masalah secepatnya sebelum melebar ke mana-mana,” tambahnya.
Ia berharap catatan penting dan rekomendasi BPK dapat segera ditindaklanjuti dengan rencana aksi konkret.
“Kami bertekad untuk mewujudkan pengelolaan daerah yang akuntabel, akurat, dan efektif. Kami juga memohon arahan dari BPK untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan daerah yang ekonomis dan terarah,” ujar birokrat asal Temesi, Gianyar, tersebut.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, dalam sambutannya mengapresiasi tindak lanjut rekomendasi Pemprov Bali yang mencapai 97,1 persen, melebihi target rata-rata nasional sebesar 75 persen.
“Pengelolaan APBD di Bali menunjukkan hasil yang baik, mendukung pembangunan nasional dengan hasil yang nyata di lapangan,” ujarnya.
Perwira juga mengingatkan pentingnya segera mempersiapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Unaudited) sebagai bahan pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2024.
“Kalau bisa, Februari 2025 sudah siap sehingga pemeriksaan bisa dilakukan lebih cepat,” tambahnya.
Indeks Pembangunan Manusia, angka kemiskinan, gini ratio, dan inflasi di Bali yang menunjukkan hasil positif, menurut Perwira, adalah bukti nyata keselarasan antara pengelolaan keuangan daerah dan hasil di lapangan.
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Bali, Ida Gde Komang Kresna Budi, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, serta Bupati/Walikota se-Bali. Penyerahan LHP Semester II Tahun 2024 dilakukan secara simbolis kepada pemerintah daerah dan DPRD se-Bali, diikuti dengan penandatanganan berita acara serah terima.
Mahendra Jaya menutup sambutannya dengan menekankan pentingnya solidaritas dan koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota.
“Kami berkomitmen untuk terus membangun Bali dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik, didukung oleh kerja sama yang solid di semua lini,” tandasnya. (yud/ub)
 Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya, memberikan apresiasi atas kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bali){kind=link}