
UPDATEBALI.com, BULELENG – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buleleng terus mematangkan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Proses evaluasi yang berlangsung menjadi kesempatan bagi instansi tersebut untuk mengukur sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan kepada aparatur sipil negara (ASN).
Kepala BKPSDM Kabupaten Buleleng I Made Dwi Adnyana mengatakan desk evaluasi dan wawancara pembangunan ZI bukan sekadar tahapan penilaian. Proses tersebut dinilai penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih objektif mengenai kualitas pelayanan yang selama ini diberikan.
“Dengan adanya penilaian seperti ini, merupakan langkah positif untuk membangun citra BKPSDM dalam memberikan pelayanan kepada seluruh pengguna layanan agar semakin baik dan terpercaya. Kami ingin pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepuasan kepada seluruh ASN,” ujarnya, Kamis, 13 Agustus 2026.
Menurut Dwi Adnyana, penilaian dari pihak eksternal dapat membuka ruang evaluasi yang lebih luas. Sebab, penilaian internal terkadang membuat organisasi merasa seluruh mekanisme yang dijalankan sudah berjalan dengan baik.
“Kalau kita melakukan penilaian secara mandiri mungkin merasa diri kita sudah baik dan tidak ada masalah. Ternyata setelah dievaluasi, kita bisa mengetahui masih ada kekurangan di sini dan di sana. Ini menjadi bahan bagi kami untuk melakukan evaluasi dan perbaikan,” jelasnya.
Sejumlah catatan dari proses evaluasi selanjutnya akan dibahas secara internal. BKPSDM akan mencari solusi atas kekurangan yang ditemukan sekaligus melakukan penyempurnaan terhadap berbagai aspek pembangunan ZI.
Dwi Adnyana menyebut sebagian besar pembenahan yang masih diperlukan berkaitan dengan administrasi serta kelengkapan dokumen dan perangkat pendukung pembangunan Zona Integritas.
Namun, ia menegaskan pembangunan ZI tidak boleh dimaknai sebatas pemenuhan persyaratan administratif demi memperoleh predikat WBK. Nilai integritas, kata dia, harus menjadi bagian dari budaya kerja seluruh pegawai.
“Zona Integritas ini sesuatu yang penting harus kita pegang di BKPSDM. Ini akan menunjukkan bagaimana layanan yang akan kita berikan ke depan. Tanpa integritas yang baik dan kuat dari seluruh pegawai, saya yakin pelayanan tidak akan berjalan secara optimal,” tegasnya.
BKPSDM Buleleng kini masih menunggu hasil desk evaluasi dan wawancara yang telah dilakukan. Hasil tersebut akan menentukan apakah proses pembangunan ZI dapat berlanjut ke tahapan berikutnya.
Dwi Adnyana berharap seluruh proses yang telah dijalankan dapat memberikan hasil positif sehingga BKPSDM memiliki kesempatan melanjutkan upaya meraih predikat WBK.
“Kami berdoa mudah-mudahan tahapan yang terlaksana hari ini memberikan hasil yang baik dan memuaskan sehingga bisa berlanjut ke tahap berikutnya. Kalau sudah masuk tahap berikutnya, tentunya kami akan berupaya lebih baik lagi. Saya optimistis menuju WBK,” pungkasnya.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Buleleng membangun birokrasi yang lebih bersih, transparan, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Pembangunan Zona Integritas di BKPSDM diharapkan tidak berhenti pada pencapaian predikat, tetapi berlanjut menjadi budaya kerja dalam setiap layanan kepada ASN.(adv/updatebali)


