
UPDATEBALI.com, DENPASAR – Perwakilan BKKBN Provinsi Bali terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB) melalui Forum Koordinasi Pengendalian Mutu Pelayanan KB Tingkat Provinsi Bali Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung pada Kamis 19 November 2026 tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala Perwakilan BKKBN Bali, Dr. dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., MARS.
Forum ini melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, BBPOM, Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bali, Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia (IBI), serta Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Daerah Bali sebagai upaya memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas dan keselamatan pelayanan KB.
Koordinasi lintas sektor ini menjadi langkah untuk memastikan pelayanan KB tidak hanya berorientasi pada pencapaian cakupan, tetapi juga memenuhi standar mutu, kompetensi tenaga pelayanan, ketepatan pemilihan kontrasepsi, serta keselamatan dan kenyamanan akseptor. Berbagai aspek perlu diperkuat secara menyeluruh, mulai dari ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten, sarana dan prasarana pelayanan, alat dan obat kontrasepsi, kualitas konseling, hingga sistem pencatatan dan pelaporan yang mendukung keberlangsungan program.
Saat membuka forum, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., MARS., menekankan bahwa keberhasilan program KB harus diiringi dengan jaminan mutu pelayanan dan keselamatan akseptor.
“Keberhasilan program KB ke depan tidak cukup diukur dari jumlah peserta dan cakupan layanan saja, tetapi harus diiringi peningkatan mutu dan keselamatan akseptor melalui sistem yang mencakup SDM, sarana prasarana, alat dan obat kontrasepsi, prosedur pelayanan, serta penggerakan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif sesuai tugas dan kewenangan masing-masing dalam mengatasi berbagai tantangan pelayanan KB.
Dalam forum tersebut, sejumlah permasalahan menjadi perhatian bersama, di antaranya belum meratanya kompetensi tenaga kesehatan dalam pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), perlunya penguatan konseling dan komunikasi berimbang terkait pemilihan kontrasepsi serta penanganan efek samping, belum optimalnya pelayanan KB Pasca Persalinan (KBPP), dan masih adanya tantangan dalam keberlangsungan penggunaan kontrasepsi.
Selain itu, dibahas pula kendala sinkronisasi dan kualitas data pelayanan, termasuk pencatatan peserta serta pelaporan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA), sebagai bagian penting dalam mendukung pemantauan program dan perencanaan yang lebih akurat.
Sebagai langkah tindak lanjut, forum merumuskan sejumlah upaya penguatan, meliputi pemetaan tenaga kesehatan dan kebutuhan kompetensi, penyediaan serta sosialisasi media KIE digital, review SOP dan alur rujukan, pemetaan fasilitas pelayanan KBPP, penguatan konseling KBPP sejak pelayanan antenatal, serta peningkatan koordinasi pencatatan dan pelaporan data.
Dukungan lintas sektor juga diarahkan pada penguatan kompetensi tenaga kesehatan, integrasi perencanaan dan penganggaran pelatihan, pengawasan mutu alat dan obat kontrasepsi, serta penyelarasan kebijakan yang mendukung pelayanan KB.
Melalui forum koordinasi ini, Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bali mendorong terbentuknya kesepakatan pembagian peran, rekomendasi penguatan pembinaan kabupaten/kota, dan rencana tindak lanjut yang dilengkapi penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, serta indikator keberhasilan.
Hasil pembahasan diharapkan menjadi dasar monitoring dan evaluasi secara berkala, sehingga pengendalian mutu pelayanan KB di Provinsi Bali dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan semakin menjamin pelayanan yang aman, bermutu, serta berorientasi pada kebutuhan akseptor.(yud/updatebali)


