UPDATEBALI.com, Jakarta – Lembaga Motion Cipta (MC) Matrix merilis hasil riset di mana berita bohong (hoaks) dan paham intoleransi dapat mengancam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
“Sebanyak 25,68 persen responden warga Jawa Barat menilai hoaks dan intoleransi berkontribusi mengancam Pancasila. Ini menjadi dua temuan yang menarik. Intoleransi ini isu yang muncul sewaktu-waktu. Sementara, hoaks atau berita menyesatkan merupakan ancaman yang hadir di masa kini,� kata Peneliti MC Matrix Wildan Hakim dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (20/4).
Survei itu dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat bersama Motion Cipta Matrix pada 24 Maret hingga 5 April 2022 di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat. Sebanyak 440 responden dipilih dengan kriteria sudah memiliki hak pilih atau yang sudah menikah.
Sementara itu, sekitar 40 persen responden memahami peran Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian, 35 persen menilai peran Pancasila sebagai ideologi bangsa.
Dari pertanyaan lanjutan yang diajukan, diketahui sebanyak 88,86 persen responden mengaku sangat setuju Negara Indonesia dibangun berdasarkan Pancasila.
“Angka-angka persentase ini bisa memberikan gambaran yang menggembirakan. Pemahaman publik Jawa Barat masih seirama dengan kampanye Empat Pilar dari MPR serta upaya pembinaan Pancasila sebagai ideologi yang kini dijalankan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP,” jelas Wildan.
Dia melanjutkan sebanyak 65,91 persen menilai pendidikan Pancasila di sekolah sudah mampu membina siswa guna memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian mereka.
Angka itu diperkuat dengan sikap 56,36 persen responden yang menyatakan bahwa Pancasila masih diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari
Sementara itu, pendidikan di sekolah masih menjadi sumber utama bagi warga Jawa Barat untuk mengetahui serta memahami esensi Pancasila. Tercatat, sekitar 86,14 persen responden mengetahui Pancasila dari sekolah. Berikutnya, 3,41 persen responden tahu tentang Pancasila dari media massa.
“Saluran informasi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan mengenai Pancasila mesti ditambah,” katanya. (ub/antara)
