UPDATEBALI.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat langkah transformasi digital dalam tata kelola pelayanan publik, termasuk pada sektor bantuan sosial.
Saat membuka Bimbingan Teknis Agen Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial Provinsi Bali secara daring, Selasa 26 Mei 2026, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya pembenahan data penerima bantuan agar program pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Kegiatan yang diikuti ribuan agen digitalisasi bantuan sosial tersebut menjadi bagian dari implementasi program digitalisasi layanan sosial yang tengah diuji coba di Bali. Dalam arahannya dari Kantor Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta, Koster menilai kualitas data menjadi fondasi utama keberhasilan penyaluran bantuan sosial yang adil, transparan, dan tepat sasaran.
“Data penerima harus dibenahi dengan baik supaya bantuan sosial tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di masyarakat,” tegas Koster.
Menurutnya, digitalisasi bantuan sosial bukan sekadar perubahan sistem administrasi, tetapi merupakan upaya strategis untuk memperbaiki tata kelola program kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan dukungan teknologi digital, proses verifikasi, pendataan hingga penyaluran bantuan diharapkan menjadi lebih akurat dan mudah diawasi.
Koster menjelaskan, Bali saat ini dipercaya pemerintah pusat sebagai satu-satunya provinsi yang menjadi lokasi percontohan penerapan pemerintahan berbasis digital dalam mekanisme penyaluran bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan.
“Bali satu-satunya provinsi yang dijadikan sebagai percontohan pelaksanaan pemerintahan berbasis digital terkait dengan proses dan mekanisme bantuan sosial khususnya penyaluran program PKH dan bantuan pangan,” ujar Koster.
Sebagai bagian dari implementasi program tersebut, sebanyak 8.416 agen digitalisasi bantuan sosial telah disiapkan dan tersebar di seluruh wilayah Bali. Mereka akan berperan sebagai pendamping masyarakat dalam proses pengajuan berbagai program bantuan sosial pemerintah.
“Di Bali ada sebanyak 8.416 agen. Mereka ini yang akan membantu masyarakat untuk mengajukan permohonan PKH maupun bantuan-bantuan sosial yang lainnya,” jelasnya.
Lebih jauh, Gubernur Bali dua periode itu menegaskan bahwa transformasi digital yang saat ini diterapkan pada sektor bantuan sosial akan menjadi pintu masuk bagi pengembangan sistem pemerintahan digital yang lebih luas di masa mendatang.
“Ke depan akan kita kembangkan jadi penyelenggaraan berbasis digital secara lebih komprehensif, tidak terbatas hanya pada bantuan sosial,” katanya.
Karena itu, seluruh agen yang mengikuti bimbingan teknis diminta memahami tugas secara rinci serta mampu menjalin komunikasi efektif dengan masyarakat, terutama warga yang berada di kawasan pedesaan sebagai kelompok penerima manfaat terbesar.
“Karena itu kita harus memastikan agen dapat memahami tugasnya dengan detail, terukur serta dapat berkomunikasi dengan baik dengan warga yang ada di wilayahnya. Karena sudah pasti warga yang akan mendapat bantuan ini kebanyakan berada di desa,” tegas Gubernur Bali dua periode tersebut.
Koster kembali mengingatkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada validitas data penerima bantuan. Ia menilai persoalan kemiskinan tidak akan terselesaikan secara optimal apabila data yang digunakan masih belum akurat. Untuk itu diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
“Kolaborasi diperlukan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, Tirta Sutedjo, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemerintah Provinsi Bali dalam pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial tersebut.
Menurutnya, keterlibatan seluruh kabupaten/kota di Bali menjadikan provinsi ini sebagai model penting yang akan menjadi acuan dalam pengembangan program serupa di tingkat nasional.
“Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kami, namun atas dukungan Gubernur Bali beserta jajaran serta agen di lapangan acara bisa berjalan lancar. Melalui momentum ini, kami berharap kesejahteraan di provinsi Bali bisa kita upayakan bersama untuk ditingkatkan,” imbuhnya.
Tirta menambahkan, skema digitalisasi yang tengah diuji coba memungkinkan masyarakat miskin dan rentan yang selama ini belum terjangkau program bantuan pemerintah untuk melakukan pendaftaran secara mandiri melalui mekanisme on demand.
“Provinsi Bali juga diarahkan untuk mengintegrasikan program bantuan sosial dengan perlindungan dan jaminan sosial lainnya khususnya program kesehatan, program Indonesia Pintar serta program peningkatan pendapatan dalam kerangka program kerja prioritas nasional yang telah diarahkan oleh Presiden. Sehingga kesejahteraan berkelanjutan bisa terwujud untuk seluruh masyarakat Bali,” tutupnya.(yud/ub)
