UPDATEBALI.com, MANGUPURA – Pemerintah Kabupaten Badung menegaskan komitmennya dalam menjaga ketertiban setiap aktivitas yang berlangsung di ruang publik.
Hal tersebut disampaikan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyikapi polemik terkait kegiatan lari komunitas di kawasan Canggu yang sempat menjadi perhatian masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Bupati Adi Arnawa saat ditemui di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Jumat 24 Juli 2026. Ia menyebut telah menerima laporan perkembangan dari jajaran terkait dan mengapresiasi langkah cepat Kepolisian bersama Kelian Adat serta Kelian Dinas Canggu yang melakukan klarifikasi langsung di lapangan.
“Kami mengapresiasi respons cepat seluruh pihak yang telah melakukan klarifikasi sehingga persoalan ini dapat ditangani secara objektif dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Bupati.
Bupati Adi Arnawa menjelaskan, Pemkab Badung tetap memberikan ruang bagi berbagai kegiatan positif, termasuk aktivitas olahraga komunitas yang dinilai mampu mendukung pola hidup sehat masyarakat sekaligus memperkuat citra Badung sebagai daerah tujuan wisata yang aktif dan berkualitas.
Namun, ia menegaskan terdapat batasan yang harus dipahami. Apabila kegiatan komunitas telah berkembang menjadi sebuah event dengan jumlah peserta besar, mengandung unsur komersial, serta melibatkan hiburan di area publik, maka penyelenggara wajib memenuhi seluruh ketentuan perizinan yang berlaku.
“Prinsipnya sederhana, siapapun penyelenggaranya, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, seluruh kegiatan yang memenuhi unsur penyelenggaraan event wajib mengikuti prosedur perizinan keramaian sesuai ketentuan. Tidak ada perlakuan yang berbeda,” tegasnya.
Menurut Bupati, setiap kegiatan yang melibatkan warga negara asing sebagai pihak penyelenggara utama perlu mendapatkan perhatian dan koordinasi lebih lanjut. Ia meminta agar kegiatan serupa ke depan dapat dikomunikasikan hingga tingkat Kepolisian Resor maupun Kepolisian Daerah, mengingat dampaknya dapat melibatkan berbagai pihak.
Selain aspek penyelenggaraan kegiatan, Bupati Adi Arnawa juga menyinggung persoalan terkait status keimigrasian pihak yang menjadi penanggung jawab kegiatan. Ia menegaskan hal tersebut merupakan kewenangan Kantor Imigrasi untuk melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut sesuai aturan yang berlaku.
“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Kantor Imigrasi untuk menindaklanjuti sesuai kewenangannya. Pemerintah Kabupaten Badung akan mendukung penuh proses tersebut,” ujarnya.
Sebagai upaya pencegahan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi, Bupati menginstruksikan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung bersama Desa Adat dan Desa Dinas Canggu untuk menyusun mekanisme notifikasi kegiatan yang lebih terstruktur.
Melalui mekanisme tersebut, setiap penyelenggara diharapkan memperoleh kejelasan mengenai prosedur yang harus dipenuhi, sementara masyarakat juga mendapatkan kepastian terkait pemanfaatan ruang publik agar tetap berjalan tertib dan nyaman.
Bupati Adi Arnawa menegaskan bahwa keterbukaan Badung terhadap berbagai aktivitas dan wisatawan tetap harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap aturan, penghormatan terhadap masyarakat lokal, serta menjaga nilai-nilai ketertiban.
“Badung tetap terbuka bagi dunia. Namun keterbukaan itu harus berjalan seiring dengan ketertiban, kepatutan, penghormatan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap masyarakat lokal. Itulah prinsip yang akan terus kami pegang dalam membangun Badung sebagai destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan,” tutup Bupati.(den/ub)
