 DPR RI){kind=link}
UPDATEBALI.com, BADUNG – Pemerintah Kabupaten Badung menerima kunjungan kerja Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI di Pusat Pemerintahan Badung, Selasa, 2 Desember 2025.
Rombongan dipimpin langsung Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, dan disambut Sekretaris Daerah Badung, Ida Bagus Surya Suamba, mewakili Bupati Badung.
Kunjungan ini mengusung tema “Penguatan Diplomasi Parlemen dalam Isu Ekonomi Biru Melalui Sinergi dengan Pemerintah Daerah”.
Hadir pula berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Pengelola Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana, Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa, serta perwakilan Desa Adat Kelan.
Dalam sambutan yang dibacakan Sekda IB Surya Suamba, Bupati Badung menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kabupaten Badung sebagai lokasi kunjungan kerja.
Ia menjelaskan bahwa konsep ekonomi biru di Badung diterjemahkan sebagai upaya pembangunan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan dengan pelestarian ekosistem dan penguatan budaya bahari.
“Ini merupakan transformasi dari eksploitasi menuju pemanfaatan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Pemkab Badung berharap dukungan BKSAP dapat membuka peluang diplomasi untuk menjadikan Badung sebagai daerah percontohan integrasi pariwisata dan perikanan tradisional di forum parlemen dunia.
Selain itu, diharapkan pula fasilitasi akses terhadap hibah internasional untuk rehabilitasi mangrove, terumbu karang, serta upaya adaptasi perubahan iklim bagi masyarakat pesisir.
Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menegaskan bahwa BKSAP memiliki peran strategis dalam diplomasi parlemen, termasuk meningkatkan kerja sama multilateral dan memastikan keterlibatan DPR dalam forum global yang menyangkut kepentingan nasional.
Menurutnya, Badung dipilih karena merupakan salah satu contoh daerah yang mampu mengelola isu ekonomi biru secara nyata.
Selain sektor wisata bahari yang menjadi tulang punggung perekonomian, Badung juga telah menghadirkan inovasi energi bersih, termasuk penggunaan perahu listrik di Desa Kelan.
“Badung menghadirkan pelajaran berharga bagi diplomasi parlemen. Kami juga ingin mendengarkan kontribusi dari akademisi kampus dalam riset kelautan,” ujarnya.
Melalui pertemuan ini, BKSAP berharap terbangun dialog dua arah yang substantif sehingga masukan dari daerah dapat memperkuat rekomendasi Panitia Kerja (Panja) yang tengah berjalan.
Syahrul menambahkan bahwa kolaborasi jangka panjang antara parlemen, akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi fondasi penting agar agenda global dapat selaras dengan kebutuhan lokal.(den/ub)