Aset Rampasan Korupsi Jadi Milik Pemkab Badung, Siap Dimanfaatkan untuk Publik

Penulis
Putu Dendra
-
0
412
Wabup Bagus Alit Sucipta menerima hibah BMN Hasil Rampasan KPK RI dari Direktur Labuksi KPK RI Mungki Hadipratikto saat acara hibah aset dan Sosialisasi Anti Korupsi di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Selasa (15/7).
Wabup Bagus Alit Sucipta menerima hibah BMN Hasil Rampasan KPK RI dari Direktur Labuksi KPK RI Mungki Hadipratikto saat acara hibah aset dan Sosialisasi Anti Korupsi di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Selasa (15/7). Sumber foto : Humas Badung

UPDATEBALI.com, BADUNG – Pemerintah Kabupaten Badung resmi menerima hibah Barang Milik Negara (BMN) berupa enam bidang tanah hasil rampasan tindak pidana korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).

Hibah ini berlokasi di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, dengan luas total 2.065 meter persegi dan nilai mencapai Rp26,7 miliar.

Serah terima hibah dilakukan di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, pada Selasa, 15 Juli 2025, dirangkaikan dengan kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi. Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK RI, Mungki Hadipratikto, menyerahkan hibah tersebut kepada Wakil Bupati Badung, Bagus Alit Sucipta.

Baca Juga:  Survei Penjualan Eceran Desember 2023: Kinerja Penjualan Eceran Bali Diprakirakan Terus Meningkat

Turut hadir Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, Wakil Ketua DPRD I Made Sunarta, Forkopimda Badung, Sekda IB. Surya Suamba, perwakilan perangkat daerah, tim KPK RI, camat, perbekel, lurah, bendesa adat se-Badung, serta kepala lingkungan se-Kuta Utara.

Dalam sambutannya, Wabup Bagus Alit Sucipta menyampaikan apresiasi kepada KPK RI atas kepercayaan yang diberikan kepada Pemkab Badung. Ia menegaskan bahwa hibah ini akan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah, terutama peningkatan pelayanan publik, fasilitas umum, dan kesejahteraan masyarakat.

“Hibah tanah ini akan kami gunakan untuk mendukung program strategis Pemkab Badung, khususnya pembangunan taman kreatif desa sebagai ruang aktivitas masyarakat. Kami pastikan pemanfaatannya untuk kepentingan publik, bukan pribadi atau kelompok tertentu,” tegasnya.

Baca Juga:  Sekda Denpasar Resmikan Parade Gong Kebyar Anak di Dauh Puri Kauh

Direktur Labuksi KPK RI, Mungki Hadipratikto, menjelaskan bahwa tanah hibah ini merupakan hasil perkara korupsi bantuan sosial saat pandemi COVID-19. Sebelumnya, aset tersebut telah melalui proses lelang dua kali tanpa peminat sehingga dialihkan melalui hibah.

“Kami berharap aset ini benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Setelah penyerahan, KPK akan memantau proses balik nama ke aset milik daerah dan memastikan pemanfaatannya sesuai peruntukan,” jelasnya.

Plt. Kepala BPKAD Badung, I Ketut Wisuda, menambahkan bahwa hibah ini diawali dengan surat permohonan dari Bupati Badung kepada KPK RI. Adapun enam bidang tanah yang diserahkan meliputi:

  • SHM No. 7904/Kerobokan Kelod (300 m²)

  • SHM No. 7905/Kerobokan Kelod (115 m²)

  • SHM No. 7897/Kerobokan Kelod (150 m²)

  • SHM No. 7986/Kerobokan Kelod (300 m²)

  • SHM No. 7906/Kerobokan Kelod (610 m²)

  • SHM No. 7898/Kerobokan Kelod (590 m²)

Baca Juga:  Raih WTP Sembilan Kali Beruntun, Buleleng Jadi Percontohan Penerapan Aplikasi SIPD di Bali

Total keseluruhan luasnya mencapai 2.065 m² dengan nilai Rp26.747.877.000.

Pemkab Badung berharap hibah ini dapat mempercepat terwujudnya visi misi daerah melalui tujuh program strategis Sapta Kriya Adi Cipta, sekaligus menjadi bukti komitmen daerah dalam mendukung penegakan anti korupsi.(den/ub)