 Fraksi-Fraksi DPRD Badung){kind=link}
UPDATEBALI.com, BADUNG – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Badung terkait dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Raperda tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
Penyampaian tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Badung yang berlangsung di Ruang Utama Gosana, Kantor DPRD Badung, Jumat, 7 November 2025.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti itu juga membahas dua Raperda Inisiatif DPRD, yaitu Raperda tentang Perlindungan dan Penertiban Hewan Penular Rabies serta Raperda Fasilitas Perlindungan Kekayaan Intelektual.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Badung, unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, serta pimpinan instansi vertikal.
Dalam penyampaiannya, Bupati Adi Arnawa menjelaskan bahwa penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar yang bersifat mandatori, wajib, dan mengikat, serta menjaga kesinambungan pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
Ia menegaskan, struktur APBD harus disusun secara sehat, realistis, dan mampu menjamin keberlangsungan program prioritas daerah.
Bupati menyampaikan adanya koreksi terhadap proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula dirancang sebesar Rp11,5 triliun menjadi Rp9,5 triliun, atau turun sekitar Rp2 triliun. Koreksi ini dilakukan setelah melihat tren realisasi PAD dari tahun 2022 hingga 2024 yang menunjukkan perlambatan serapan anggaran.
“Serapan APBD 2022 mencapai 89%, tahun 2023 turun menjadi 75%, dan di 2024 menuju 2025 sekitar 62%. Dengan kondisi ini, kami perlu melakukan penyesuaian agar APBD 2026 lebih sehat dan realistis,” tegasnya.
Lebih lanjut dijelaskan, dengan target PAD yang disesuaikan dan penurunan dana transfer pusat sebesar Rp200 miliar menjadi Rp800 miliar, maka total pendapatan daerah pada 2026 diproyeksikan mencapai Rp10,3 triliun.
Jika ditambah pembiayaan melalui skema pinjaman Rp1,3 triliun, total nilai APBD Badung 2026 diperkirakan mencapai Rp11,6 triliun — turun dari rancangan awal sebesar Rp13 triliun.
Penyesuaian tersebut berdampak pada efisiensi belanja daerah, di mana sekitar Rp2 triliun kegiatan perlu diadaptasi. Namun demikian, Bupati memastikan kegiatan prioritas seperti pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap menjadi fokus utama.
“Kami sudah arahkan Bappeda dan BPKAD untuk menyesuaikan program. Prinsipnya, APBD harus sehat, realistis, dan memberi kepastian terhadap pelaksanaan program pemerintah,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Adi Arnawa juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua, Pimpinan, dan seluruh anggota DPRD Badung atas kerja sama yang solid, serta berbagai masukan dan saran yang konstruktif.
“Kerja sama yang baik ini mencerminkan komitmen kita bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat Badung,” pungkasnya.(den/ub)