UPDATEBALI.com, DENPASAR – Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Rabu, 25 Maret 2026.
Sidang paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, serta dihadiri Wakil Ketua DPRD IB Yoga Adi Putra dan I Made Oka Cahyadi Wiguna, bersama seluruh anggota dewan, Sekda Kota Denpasar IGN Eddy Mulya, Forkopimda, kepala OPD, dan undangan lainnya.
Dalam pidatonya, Jaya Negara menjelaskan bahwa LKPJ merupakan laporan tahunan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup capaian program, permasalahan, serta upaya penyelesaian, termasuk pelaksanaan kebijakan strategis dan tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya.
Ia mengungkapkan, pembangunan manusia di Kota Denpasar menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 mencapai 85,63 dan menjadi yang tertinggi di Provinsi Bali, sekaligus masuk kategori sangat tinggi dalam satu dekade terakhir.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar pada 2025 tercatat sebesar 6,11 persen. Sementara itu, angka pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 2,11 persen pada 2024 menjadi 1,41 persen di 2025. Angka kemiskinan juga menurun dari 2,59 persen menjadi 2,16 persen.
Pada sektor kesehatan, angka harapan hidup masyarakat Denpasar turut meningkat dari 75,80 tahun pada 2024 menjadi 76,49 tahun di 2025. Peningkatan ini sejalan dengan capaian di sektor pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terus membaik.
Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, Jaya Negara memaparkan bahwa APBD Kota Denpasar 2025 dirancang berbasis kinerja. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp3,38 triliun dan terealisasi Rp3,56 triliun atau 105,13 persen.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp4,08 triliun dengan realisasi mencapai Rp3,61 triliun atau 88,48 persen. Untuk pembiayaan daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran terealisasi masing-masing sebesar 100 persen sesuai target yang telah ditetapkan.
Jaya Negara berharap DPRD dapat memberikan masukan konstruktif terhadap laporan tersebut sebagai bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah.
“Besar harapan kami untuk mendapatkan kritik dan saran dari anggota dewan guna penyempurnaan LKPJ ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan Kota Denpasar,” ujarnya.(per/ub)
){kind=link}