UPDATEBALI.com, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster memimpin Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali di Gedung Wiswasabha, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Kamis 19 Februari 2026.
Rapat ini digelar sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia dalam rapat koordinasi nasional, khususnya terkait penanganan sampah dan pembenahan tata kelola pariwisata di Bali.
Dalam arahannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa Bali mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat karena posisinya sebagai destinasi wisata dunia. Menurutnya, persoalan lingkungan, terutama sampah, menjadi salah satu isu krusial yang berdampak langsung terhadap citra pariwisata.
“Sesuai arahan Presiden, Bali mendapat perhatian khusus karena merupakan tujuan wisata dunia. Salah satu yang menjadi penekanan adalah persoalan sampah, terutama sampah di pantai yang dapat merusak citra pariwisata Bali,” tegasnya.
Ia menyoroti peningkatan volume sampah kiriman yang kerap terjadi di sejumlah pantai saat musim angin barat, termasuk di Pantai Kuta, Kabupaten Badung, terutama pada Desember hingga Januari. Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten/kota mengambil langkah nyata dan berkelanjutan.
“Kita tidak hanya menangani sampah di pantai, tetapi juga sampah di daratan, sungai, dan danau. Ini harus menjadi gerakan bersama. TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat harus terlibat aktif,” ujarnya.
Upaya tersebut akan diperkuat melalui Gerakan Bali Bersih Sampah di Sungai, Laut, dan Pantai se-Bali yang dijadwalkan mulai 1 Maret 2026. Program ini melibatkan pemerintah daerah, TNI/Polri, desa adat, komunitas lingkungan, serta masyarakat luas untuk menjaga ekosistem dan mempertahankan daya tarik Bali di mata wisatawan.
Selain isu sampah, rapat juga membahas penertiban reklame ilegal, penataan kabel listrik dan telekomunikasi, pengendalian kemacetan, penguatan keamanan, serta pengawasan alih fungsi lahan produktif.
Gubernur menegaskan perlunya langkah tegas dari seluruh kepala daerah demi menjaga kualitas lingkungan dan estetika wilayah.
“Kita harus bergerak bersama, memperkuat koordinasi, dan memastikan Bali tetap bersih, tertib, aman, dan nyaman. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi tanggung jawab seluruh pemerintah kabupaten/kota dan seluruh komponen masyarakat,” tegasnya.
Berdasarkan data makro pembangunan, pertumbuhan ekonomi Bali tercatat 5,82 persen, tingkat kemiskinan 3,42 persen, dan tingkat pengangguran terbuka 1,45 persen—termasuk yang terendah secara nasional. Meski demikian, Koster menekankan bahwa capaian tersebut harus dibarengi dengan tata kelola lingkungan dan pariwisata yang berkelanjutan agar Bali tetap kompetitif di tingkat global.(yud/ub)
