Bupati Sanjaya Pimpin Rakor 2026, Tegaskan Fokus ASN dan Pembangunan Berkelanjutan Tabanan

0
237
Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, memimpin rapat koordinasi untuk meningkatkan kinerja ASN dan menyelaraskan program kerja pemerintah daerah.
Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, memimpin rapat koordinasi untuk meningkatkan kinerja ASN dan menyelaraskan program kerja pemerintah daerah. Sumber foto : Humas Tabanan

UPDATEBALI.com, TABANANPemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Desa Adat Kota Tabanan, Jumat, 6 Februari 2026.

Kegiatan ini diikuti ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) pejabat struktural dari seluruh perangkat daerah, dengan jumlah peserta mencapai 567 orang.

Rakor bertujuan untuk menyelaraskan program kerja, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Dalam arahannya, Bupati Sanjaya memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh ASN atas kinerja selama setahun terakhir. Ia menegaskan, prestasi yang diraih menjadi indikator penilaian lembaga negara.

“Dalam setahun menjabat, torehan prestasi sudah sangat luar biasa. Namun saya tegaskan, perjuangan ini belum selesai,” ujarnya.

Baca Juga:  Bunda Rai Turun Langsung Bantu Warga Rentan di Selemadeg Timur dan Selemadeg

Sanjaya juga menekankan pentingnya fokus seluruh pejabat struktural dan fungsional untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tabanan yang sejalan dengan Pemerintah Provinsi Bali, yaitu Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru, yang diterjemahkan di Tabanan sebagai Tabanan Era Baru Aman, Unggul, dan Madani (AUM).

Bupati Sanjaya memaparkan sejumlah capaian Pemkab Tabanan, antara lain perubahan wajah kota dan ruang publik yang mulai menampilkan identitas Tabanan, meningkatnya indeks ketahanan pangan, indeks pendidikan, serta usia harapan hidup masyarakat.

Capaian jaminan sosial melalui BPJS Kesehatan/UHC telah mencapai 98,61 persen, sementara kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk bantuan iuran bagi lebih dari 6.600 tenaga kerja rentan, juga meningkat.

Baca Juga:  Pemkot Denpasar Siapkan TPS3R dan Teba Modern, Workshop Edukasi Sampah Jadi Momentum Ramadhan

Selain itu, berbagai upaya pelestarian adat, seni, dan budaya terus dilakukan. Namun, Sanjaya menekankan bahwa sejumlah isu mendesak seperti optimalisasi aset daerah, tata kelola persampahan, serta infrastruktur pertanian harus tetap menjadi perhatian.

“Yang bagus dipertahankan, yang setengah bagus ditingkatkan, dan yang tidak baik, dibenahi, sehingga prestasi yang sudah diraih bisa terus dipertahankan,” tegasnya.

Rakor juga dihadiri Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, yang menyatakan dukungannya terhadap arahan Bupati.

“Sebagai Wakil Bupati, saya selalu mohon bimbingan dari Bapak Bupati. Apa yang bisa kami lakukan akan selalu kami koordinasikan dan komunikasikan,” ujarnya, sekaligus menyoroti pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor, khususnya dalam penanganan persoalan sampah yang masih menjadi isu krusial di Tabanan.

Baca Juga:  Pererat Tali Silaturahmi, TP PKK Badung Terima Kunja TP PKK Kabupaten Kudus

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, I Gede Susila, menegaskan bahwa capaian kinerja Pemkab Tabanan sepanjang 2025 tidak lepas dari arahan dan disiplin tinggi yang diterapkan Bupati.

“Penilaian ini tidak bisa kita buat-buat, mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Terbukti pada akhir 2025 kita meraih peringkat keempat MCP KPK dan kembali memperoleh opini WTP untuk ke-11 kalinya,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pada 2026 seluruh jajaran akan fokus menerjemahkan kebijakan Bupati Tabanan untuk memastikan pelayanan publik tetap optimal.

Rakor ini sekaligus menjadi momentum konsolidasi awal bagi pemerintahan daerah Tabanan di Tahun 2026, dengan seluruh jajaran ASN diminta untuk terus berkomitmen pada visi AUM, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menjaga sinergi lintas perangkat daerah untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan.(den/ub)