UPDATEBALI.com, BADUNG — Pemerintah Provinsi Bali menegaskan keseriusannya dalam menangani persoalan sampah, khususnya sampah kiriman di kawasan pesisir, sebagai bagian dari upaya menjaga Bali tetap bersih dan berkelanjutan.
Hal ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster saat mendampingi Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana dalam aksi kerja bakti bersih-bersih sampah laut di Pantai Kedonganan, Kabupaten Badung, Jumat, 6 Februari 2026.
Aksi bersih pantai yang merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto melalui Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) dilaksanakan secara serentak di Pantai Kelan, Pantai Kedonganan, dan Pantai Jimbaran.
Kegiatan ini diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, namun mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Bali sebagai daerah yang menjadi wajah pariwisata nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster menegaskan pentingnya pembentukan satgas khusus penanganan sampah kiriman di kawasan pantai Badung, yang harus siaga penuh setiap hari, terutama saat musim hujan ketika volume sampah meningkat drastis.
“Setiap saat harus ada petugas di sini. Truk ada, alat berat ada. Begitu sampah datang langsung diambil, dikumpulkan, diangkut ke truk, lalu dibawa ke TPA. Tidak boleh menunggu sampai menumpuk,” tegas Koster.
Ia menambahkan, selama ini penanganan sampah di pantai belum optimal karena petugas tidak selalu berada di lokasi, padahal sampah kiriman datang mengikuti arus laut dan cuaca.
Aksi bersih-bersih melibatkan berbagai unsur, mulai dari kementerian dan lembaga, Forkopimda Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, akademisi Universitas Udayana, organisasi masyarakat sipil, komunitas lingkungan, hingga sektor swasta.
Kehadiran perwakilan kedutaan besar Inggris, Kanada, Denmark, dan Belanda menunjukkan dukungan internasional terhadap penanganan sampah di Bali.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menekankan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat sampah dan penanganannya harus sistematis, berkelanjutan, serta menjadi tanggung jawab bersama.
Hanif juga menegaskan bahwa pemerintah daerah yang lalai dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dengan ancaman 4–10 tahun penjara.
Sementara itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Wardhana menekankan integrasi Gerakan Wisata Bersih ke dalam Gerakan Indonesia ASRI sebagai langkah strategis memperkuat kebersihan destinasi wisata.
“Citra Indonesia sebagai destinasi wisata global sangat lekat dengan Bali. Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab semua pihak,” ujarnya.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menegaskan bahwa penanganan sampah bukan agenda sesaat, melainkan komitmen jangka panjang untuk menjaga Bali tetap bersih, lestari, dan layak menjadi destinasi wisata kelas dunia.(yud/ub)