UPDATEBALI.com, BULELENG – Tahapan lanjutan pembangunan Jalan Shortcut Singaraja–Mengwitani resmi dimulai.
Hal tersebut ditandai dengan pelaksanaan Upacara Adat Ngeruak yang dirangkaikan dengan ground breaking pembangunan Jalan Perbaikan Geometrik Batas Kota Singaraja–Mengwitani (Shortcut Titik 9 dan 10) Paket 1 dan Paket 2 di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Rabu 7 Januari 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wayan Koster sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Pusat dalam menuntaskan konektivitas Bali Utara dan Bali Selatan. Proyek strategis ini juga diarahkan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan, efisiensi transportasi, serta memperlancar arus logistik antardaerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa percepatan pembangunan shortcut Singaraja–Mengwitani menjadi fokus utama sejak dirinya kembali dilantik untuk periode kedua pada 20 Februari 2025. Ia menyebut, dalam waktu singkat setelah pelantikan, dirinya langsung berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum guna memastikan keberlanjutan proyek dari Titik 1 hingga Titik 12.
“Pembangunan shortcut ini kebutuhannya sangat mendesak, baik untuk pelayanan transportasi penumpang maupun logistik. Karena itu saya mohon agar pembangunan Titik 9 dan 10 dapat segera dilanjutkan, dan sekarang sudah berjalan,” ujar Gubernur Koster.
Ia menjelaskan bahwa proyek kini telah memasuki tahap pelaksanaan setelah melalui proses panjang, mulai dari tahapan tender hingga penandatanganan kontrak. Penentuan waktu ground breaking pun, kata dia, dilakukan setelah seluruh persiapan dinyatakan siap.
“Bukan untuk mengintervensi, tapi saya pastikan semua berjalan sesuai tahapan dan tidak berlarut-larut. Setelah siap semua, saya carikan hari baik, dan ditetapkan 7 Januari 2026,” jelasnya sambil menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali berkontribusi besar melalui pembebasan lahan agar proyek berjalan tanpa hambatan.
Ke depan, Gubernur Koster juga mendorong percepatan pembebasan lahan untuk Titik 11 dan 12 yang memiliki tantangan medan paling berat. Ia menargetkan proses pembebasan lahan dimulai pada 2026, sehingga pembangunan fisik dapat berjalan pada akhir 2027 atau awal 2028 dan selesai sebelum akhir masa jabatannya.
“Saya ingin jalan shortcut ini tuntas minimal sampai Titik 12 sebelum masa jabatan saya berakhir,” katanya menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur strategis di Bali paling lambat tahun 2030.
Menurut Gubernur Koster, penyelesaian infrastruktur konektivitas ini memiliki peran penting dalam menjaga daya saing Bali sebagai destinasi wisata dan pusat usaha kelas dunia. Ia menyebut sektor pariwisata saat ini menyumbang sekitar 66 persen terhadap perekonomian Bali dan menjadi penopang utama kesejahteraan masyarakat.
“Pariwisata Bali memberi manfaat luar biasa. Tahun 2025 hingga 31 Desember, jumlah wisatawan mencapai 7,05 juta orang, tertinggi sepanjang sejarah. Sebelum pandemi Covid-19 hanya sekitar 6,2 juta. Jadi kalau ada yang bilang Bali sepi, itu keliru. Bali justru mengalami lonjakan yang sangat signifikan,” tegasnya.
Peningkatan kunjungan wisatawan tersebut, lanjutnya, berdampak langsung pada naiknya pendapatan daerah, khususnya dari sektor hotel dan restoran. Tingkat hunian hotel di berbagai kabupaten/kota di Bali tercatat berada pada kisaran 75–85 persen.
Namun di sisi lain, tingginya aktivitas pariwisata juga memunculkan tantangan baru, terutama kemacetan dan persoalan sampah. Dua isu tersebut, menurutnya, tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan infrastruktur dan sistem transportasi yang memadai.
“Masalah macet ini tidak bisa diselesaikan dengan ceramah. Ini soal infrastruktur jalan dan moda transportasi. Karena itu, lima tahun ke depan kita fokus pada pembangunan infrastruktur yang menghubungkan Bali Utara, Selatan, Timur, Barat, hingga Bali Tengah,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Bali. Dari total 13,9 juta wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, sekitar 6,3 juta atau 45 persen di antaranya memilih Bali sebagai tujuan. Kontribusi devisa dari wisatawan mancanegara ke Bali diperkirakan mencapai Rp170 triliun atau sekitar 53 persen dari total devisa pariwisata nasional.
“Masalahnya, daerah tidak punya anggaran cukup besar untuk menyelesaikan persoalan kemacetan ini sendirian. Kalau tidak segera ditangani, Bali bisa merosot daya saingnya karena isu kemacetan terus-menerus,” katanya.
Di tengah berbagai dinamika dan kritik di media sosial, Gubernur Koster menegaskan dirinya tetap fokus bekerja dan menganggap hal tersebut sebagai bagian dari risiko kepemimpinan.
“Tugas kita bekerja, bukan ribut di media sosial. Bully-bullyan itu bagian dari ujian ketahanan mental. Saya nikmati saja. Kalau dengan membully orang lain hidupnya jadi bahagia, silakan,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat, termasuk kontraktor pelaksana, agar mengedepankan profesionalisme, menjaga mutu pekerjaan, serta menyelesaikan proyek sesuai target waktu.
“Kualitas harus nomor satu dan waktunya harus tepat. Jangan kualitas bagus tapi molor. Saya pantau langsung, dan kalau tidak sesuai, saya yang akan menegur,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga, Asep Syarif Hidayat, menyampaikan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen penuh mendukung pembangunan shortcut Singaraja–Mengwitani. Penanganan Titik 9 dan 10 memiliki total panjang pekerjaan 3,90 kilometer, terdiri atas jalan sepanjang 2,95 kilometer dan jembatan sepanjang 942 meter.
Untuk Paket 1, proyek ini bernilai kontrak Rp290,84 miliar dengan masa pelaksanaan 750 hari kalender. Pekerjaan meliputi pembangunan jalan sepanjang 0,93 kilometer serta tiga jembatan dengan total panjang 593 meter, yang dikerjakan oleh Waskita–Sinarbali KSO dengan pendanaan SBSN Tahun Anggaran 2025–2027.
Asep juga memaparkan bahwa kondisi eksisting ruas Singaraja–Mengwitani memiliki tingkat risiko tinggi, dengan kelandaian mencapai 27 persen dan angka kecelakaan sekitar 140 kasus per tahun, termasuk 16 korban meninggal dunia. Melalui perbaikan geometrik jalan, waktu tempuh dapat dipangkas signifikan dari 21,22 menit menjadi 8,61 menit, jumlah tikungan berkurang, serta kelandaian diturunkan hingga maksimal 10 persen.
“Manfaatnya sangat signifikan, mulai dari peningkatan keselamatan, efisiensi perjalanan, hingga pengurangan emisi karbon kendaraan sekitar 10 persen,” ungkapnya.
Hingga kini, Pemerintah Provinsi Bali telah membebaskan 316 bidang tanah senilai Rp193 miliar untuk mendukung pembangunan sejumlah titik shortcut. Namun untuk menuntaskan seluruh ruas Singaraja–Mengwitani, masih dibutuhkan pembangunan lanjutan pada Titik 1–2, Paket 3 Titik 9–10, serta Titik 11–12 dengan estimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp512 miliar.
Melalui kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali, Jalan Shortcut Singaraja–Mengwitani diharapkan menjadi solusi jangka panjang konektivitas Bali Utara–Selatan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Dewata.(yud/ub)
){kind=link}