UPDATEBALI.com, DENPASAR— Gubernur Bali, Wayan Koster, menghadiri sekaligus menyaksikan penandatanganan kontrak paket pembangunan Sekolah Rakyat beserta manajemen konstruksinya yang berlangsung di Watujimbar Resort, Sanur, Denpasar, Jumat, 19 Desember 2025.
Momentum ini menandai penguatan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Kontrak yang diteken mencakup pekerjaan fisik pembangunan sekolah serta layanan manajemen konstruksi guna memastikan pelaksanaan proyek berjalan terstruktur, transparan, bermutu tinggi, tepat waktu, dan akuntabel.
Untuk Sekolah Rakyat di Kabupaten Karangasem, nilai kontrak pembangunan fisik mencapai Rp255,5 miliar, sementara kontrak jasa manajemen konstruksi bernilai lebih dari Rp3 miliar.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Bali, Bupati Karangasem, serta jajaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PUPR. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial mengikuti acara secara daring.
Direktur Infrastruktur Dukungan Pendidikan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PUPR, Jonny Zainuri Echsan, melalui sambungan daring menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan langkah konkret pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan yang berlangsung turun-temurun.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama yang menyasar anak-anak dari kelompok masyarakat kurang mampu.
“Ini adalah pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Untuk penyiapan sarana dan prasarana secara teknis, Kementerian PUPR menjadi leading sector,” ujarnya.
Pada tahun anggaran berjalan, pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di 104 lokasi di seluruh Indonesia.
Ia menambahkan, penandatanganan kontrak fisik dan manajemen konstruksi di Karangasem merupakan bagian dari program nasional tersebut dengan target penyelesaian pada Juni 2026.
Seluruh tahapan akan diawasi secara ketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk menjamin kepatuhan pada aspek manajerial, penggunaan tenaga kerja dan material, serta prioritas produk dalam negeri.
“Mitigasi risiko harus dilakukan secara cermat untuk menghindari pelambatan perencanaan dan rendahnya kualitas hasil kerja. Prinsip tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, tepat manfaat, dan tertib administrasi menjadi keharusan,” tegasnya.
Secara nasional, pemerintah menargetkan pembangunan 104 Sekolah Rakyat Tahap II yang bersifat permanen dengan total anggaran sekitar Rp20 triliun untuk periode 2025–2026. Seluruh sekolah ditargetkan rampung pada Juli 2026 agar dapat digunakan pada tahun ajaran 2026/2027.
Gubernur Bali menyambut baik pembangunan Sekolah Rakyat di Karangasem dan berharap kehadirannya memberi manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat Bali.
Program ini diharapkan berkontribusi signifikan dalam menekan angka kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi generasi muda.(yud/ub)