UPDATEBALI.com, BADUNG – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh masyarakat Bali memiliki rumah layak huni.
Saat ini, Pulau Dewata membutuhkan sedikitnya 32 ribu rumah rakyat layak huni, dan ia menargetkan kebutuhan tersebut dapat terselesaikan dalam lima tahun melalui dukungan pemerintah pusat.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Koster saat membuka kegiatan sosialisasi percepatan penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Sarana Multigriya Finansial (SMF), serta Permodalan Nasional Madani (PNM) Melawan Rentenir di Auditorium Universitas Udayana, Jimbaran, Senin, 24 November 2025.
Menurut Gubernur Koster, kebutuhan rumah layak huni tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Di Bali, terbanyak adalah kewenangan kabupaten/kota yaitu 22 ribu unit,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah pusat meningkatkan pagu anggaran untuk Bali pada 2026, agar target penyediaan rumah bagi masyarakat dapat diselesaikan lebih cepat.
“Mohon bisa dibantu lebih banyak di tahun 2026, bersinergi dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota,” ujarnya.
Ia optimistis, dengan sinergi kuat antara seluruh tingkatan pemerintahan, tidak ada lagi masyarakat Bali yang tinggal di rumah tak layak huni dalam lima tahun ke depan.
Gubernur Koster juga menyampaikan apresiasi terhadap program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto, yang mencakup pembangunan rumah di perkotaan, pedesaan, hingga kawasan pesisir.
“Ini akan sangat membantu karena mencakup tiga kawasan,” katanya. Meski Bali tidak sebesar provinsi lain, ia tetap meminta perhatian agar permasalahan permukiman di Bali dapat dituntaskan lebih cepat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, merespons positif harapan Gubernur Koster. Ia berkomitmen mendukung perbaikan rumah tak layak huni serta kawasan kumuh di Bali.
“Jika Denpasar butuh 100 unit, tahun depan langsung kita alokasikan anggaran untuk merenovasi 100 rumah tak layak huni,” tegasnya.
Maruarar juga menekankan keseriusan Presiden Prabowo dalam menyediakan rumah layak huni. Ia mengungkapkan, tahun depan alokasi renovasi rumah tidak layak huni meningkat delapan kali lipat, dari 45 ribu menjadi 400 ribu rumah.
Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menekankan bahwa program perumahan pemerintah bertujuan memudahkan rakyat memiliki rumah tanpa harus bergantung pada rentenir.
“Kita ingin memastikan rakyat Bali bisa memiliki rumah dengan skema pemerintah. Mari kita sukseskan program ini dan pastikan KUR Perumahan sampai ke masyarakat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Program pemerintah pusat diharapkan menjadi momentum besar bagi Bali untuk menuntaskan kebutuhan rumah rakyat, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata.(yud/ub)