spot_img
spot_img
BerandaBaliGubernur Koster Dorong Penguatan Pendidikan Integritas Sejak Dini, Bali Jadi Contoh Nasional...

Gubernur Koster Dorong Penguatan Pendidikan Integritas Sejak Dini, Bali Jadi Contoh Nasional Gerakan Antikorupsi

UPDATEBALI.com, DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan pentingnya memperkuat integritas, budaya antikorupsi, serta kesadaran terhadap gratifikasi di seluruh lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Bali.

Hal ini disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi, dan Gratifikasi yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa, 4 November 2025.

Kegiatan yang diikuti sekitar 300 peserta, terdiri dari pejabat eselon II dan III serta anggota Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Provinsi Bali, juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, para kepala perangkat daerah, dan tim KPK RI yang dipimpin oleh Plh. Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Sugiarto.

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa korupsi merupakan extra ordinary crime yang bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghancurkan moral dan tatanan sosial bangsa.

“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Karena itu, pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa pula. Tidak cukup hanya dengan OTT, tapi melalui pembangunan budaya dan sistem sosial yang antikorupsi,” tegasnya.

Baca Juga:  OJK dan DJPPR Kementerian Keuangan Terus Dorong Masyarakat untuk Berinvestasi

Ia mengingatkan agar ASN di lingkungan Pemprov Bali menjaga integritas dan tidak tergoda praktik suap, sogok, atau mencari keuntungan pribadi dari jabatan. Gubernur Koster juga menekankan pentingnya pencegahan korupsi secara masif dan sistematis agar perilaku tidak terpuji tidak menjadi kebiasaan.

Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya pendidikan etika dan moral sejak dini sebagai pondasi dalam membangun generasi berintegritas. Menurutnya, nilai-nilai lokal seperti larangan duduk di atas bantal memiliki filosofi moral tentang menghormati tempat dan batasan hak.

“Etika sederhana seperti itu mengajarkan disiplin dan rasa hormat. Kalau nilai-nilai ini terus ditanamkan, generasi muda kita akan tumbuh dengan kesadaran moral yang kuat,” ujarnya.

Gubernur Koster juga menegaskan komitmen Pemprov Bali dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan. Capaian Bali yang selama lima tahun berturut-turut meraih peringkat pertama nasional dalam nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK RI menjadi bukti nyata.

Baca Juga:  Seorang Anak Perempuan Nyaris Tenggelam Terseret Arus Ombak

Namun demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat jajaran pemerintah berpuas diri.

“Capaian MCP harus diperoleh secara objektif, bukan hasil manipulasi. Semua harus dilandasi integritas,” tegasnya.

Selain itu, Pemprov Bali juga konsisten menjaga pengelolaan keuangan daerah yang terbukti dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama beberapa tahun berturut-turut.

“Predikat WTP bukan sekadar simbol, tapi wujud nyata pengelolaan keuangan yang jujur dan bertanggung jawab,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster juga mengapresiasi peran Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Bali yang dibentuk sejak 2021. Saat ini terdapat 63 penyuluh antikorupsi aktif yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Bali. Upaya ini mengantarkan Bali meraih penghargaan dari KPK RI pada tahun 2024 sebagai daerah teraktif dalam pemberdayaan penyuluhan antikorupsi melalui program PAKSI-API.

Baca Juga:  Tanpa Kehadiran Tim Israel, Gubernur Bali Dukung 1000 Persen World Beach Games 2023

“Penyuluhan yang masif akan mempercepat pemberantasan korupsi di berbagai bidang. Ini adalah modal penting menuju kesejahteraan masyarakat Bali,” ujar Gubernur Koster.

Sementara itu, Plh. Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI, Sugiarto, mengapresiasi komitmen Bali yang konsisten menunjukkan kinerja positif dalam bidang pencegahan korupsi dan pendidikan integritas.

“Program antikorupsi tidak hanya harus full documented, tetapi juga full implemented. Pengawasan, edukasi, dan pencegahan harus berjalan seimbang agar hasilnya terasa nyata,” ujarnya.

Ia juga menilai pendekatan lokal seperti awig-awig dan filosofi karma phala bisa menjadi model pendidikan moral yang efektif di Bali.

“Kalau korupsi dibiarkan, orang kaya bisa jatuh miskin, dan yang miskin makin banyak. Karena itu, mari kita jadikan Bali sebagai pulau berintegritas, ramah lingkungan, ramah investasi, dan bebas dari korupsi,” pungkasnya.(yud/ub)

BERITA TERKAIT
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments