UPDATEBALI.com, JEMBRANA – Tahun anggaran 2026 menjadi ujian berat bagi Pemerintah Kabupaten Jembrana. Pemangkasan dana transfer dari pusat menekan kemampuan fiskal daerah secara signifikan, bahkan disebut sebagai penurunan terdalam sepanjang sejarah pengelolaan keuangan daerah di Jembrana.
Data mencatat, pada tahun 2025 transfer pusat menyumbang 68 persen dari total pendapatan daerah sebesar Rp1,17 triliun. Namun, pada 2026, alokasinya justru dipangkas Rp99,43 miliar atau turun sekitar 12,5 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Angka ini berbeda jauh dari proyeksi dalam KUA/PPAS 2026 yang justru memperkirakan adanya kenaikan 2 persen. Situasi ini jelas menjadi pukulan bagi keuangan daerah,” ujar Sekda Jembrana, I Made Budiasa, Kamis (25/9).
Ia menambahkan, sejumlah pos yang biasanya menopang layanan dasar masyarakat malah dihapus total pada 2026. Misalnya, DAU Bidang Pendidikan yang di 2025 mencapai Rp31,67 miliar, DAU Bidang Kesehatan Rp11,59 miliar, serta DAU untuk gaji dan tunjangan PPPK Rp14,17 miliar, kini semuanya menjadi nihil. Selain itu, insentif fiskal Rp14,65 miliar juga ditiadakan, ditambah pengurangan DAU block grant sebesar Rp13,18 miliar.
Kondisi ini menimbulkan konsekuensi serius, terutama dalam pelayanan publik. “Pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur berpotensi terganggu karena ruang fiskal kita semakin terbatas,” jelas Budiasa.
Menghadapi kenyataan tersebut, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan melakukan penyesuaian postur RAPBD 2026, sembari menunggu arahan strategis dari Bupati Jembrana.
“Walaupun berat, pemerintah daerah berkomitmen tetap memberikan pelayanan terbaik dan mencari jalan keluar melalui kerja sama lintas pihak. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat tetap menjaga kondusifitas serta mendukung langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan pembangunan berkelanjutan,” tutupnya.(yud/ub)
