UPDATEBALI.com, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menyambut hangat kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI yang dipimpin oleh Dr. Evita Nursanty Iqbal di Jayasabha, Rabu 2 Juli 2025.
Kunjungan ini digelar sebagai bagian dari proses penyerapan aspirasi daerah menjelang pembahasan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU), salah satunya mengenai Kepariwisataan.
Dr. Evita dalam sambutannya menyoroti kompleksitas pengelolaan pariwisata Bali. Ia mengapresiasi kekayaan konsep kepariwisataan Bali, namun juga menggarisbawahi tantangan seperti over tourism, premanisme, hingga menjamurnya vila tanpa izin yang ramai di media sosial.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Koster menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah pusat terhadap Bali. Pasalnya, kontribusi pariwisata Bali terhadap devisa nasional sangat besar.
“Dari Rp243 triliun total devisa pariwisata nasional, Rp107 triliun atau 44 persen berasal dari Bali. Maka sudah sepatutnya daerah seperti Bali mendapat insentif berupa penguatan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya,” ungkap Koster.
Ia juga menyoroti dominasi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah, yang mencapai 66 persen dari PDRB Bali. Untuk itu, ia mendorong agar RUU Kepariwisataan mengakomodasi norma khusus yang memberi dukungan tambahan bagi daerah tujuan wisata utama di Indonesia.
Di sisi lain, Gubernur juga mengungkap berbagai tantangan serius yang dihadapi Bali saat ini: mulai dari alih fungsi lahan pertanian, peningkatan sampah, hingga dominasi investor asing dan merebaknya praktik usaha ilegal yang dijalankan oleh warga negara asing.
“Isu over tourism harus dilihat secara proporsional. Bali memang ramai, tetapi sebagian besar wisatawan tertib. Masalahnya lebih kepada perilaku segelintir oknum,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Pemprov Bali telah melakukan berbagai penertiban, termasuk deportasi turis pelanggar aturan, namun tetap dengan pendekatan yang terukur dan tidak represif demi menjaga citra Bali dan mendukung pemulihan sektor pariwisata.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh jajaran Komisi VII DPR RI dan para pemangku kepentingan pariwisata Bali, termasuk perwakilan bupati/wali kota, asosiasi pelaku usaha, dan pihak pengelola kawasan ekonomi khusus (KEK) seperti Sanur dan Kura-Kura Bali.(yud/ub)
