UPDATEBALI.com, BULELENG – Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, tengah mengkaji kemungkinan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng.
Wacana ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Buleleng dengan agenda Serah Terima Jabatan dan Penyampaian Pidato Bupati Buleleng Periode 2025-2030 di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Buleleng, Rabu, 5 Maret 2025.
Sutjidra menjelaskan bahwa perampingan OPD ini bertujuan untuk efisiensi anggaran dan masih dalam tahap kajian serta diskusi bersama Sekretaris Daerah (Sekda). Dalam beberapa hari ke depan, Sekda akan menyusun skema perampingan OPD yang memungkinkan untuk diterapkan.
“Rencana ini baru dua hari didiskusikan dengan Pak Sekda. Nanti Pak Sekda yang memberikan skema, mana yang bisa dirampingkan dan mana yang tidak. Jika ada OPD dengan fungsi serupa, kemungkinan bisa disatukan,” ujar Sutjidra.
Selain aspek efisiensi, perampingan OPD juga diarahkan untuk lebih memfokuskan program prioritas yang menyasar kesejahteraan masyarakat.
Mantan Wakil Bupati Buleleng periode 2012-2022 ini menegaskan bahwa tidak ada target khusus dalam proses perampingan OPD, termasuk dalam pengisian jabatan yang kosong.
“Sementara kita jalankan dulu dengan sumber daya yang ada. Perampingan OPD juga harus mendapatkan persetujuan DPRD dan dituangkan dalam peraturan daerah (Perda). Setelah dirampingkan, baru bisa dievaluasi lebih lanjut,” jelasnya.
Terkait pengisian jabatan eselon II yang kosong, Sutjidra mengungkapkan akan menggunakan sistem meritokrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Talenta (Simata) serta mekanisme lelang jabatan. Kedua metode ini akan dikombinasikan untuk menyeleksi aparatur yang berkompeten sebagai kepala OPD.
“Kita akan mempertimbangkan latar belakang, prestasi, dedikasi, dan loyalitas para calon pejabat. Yang terpenting, mereka harus memiliki integritas tinggi dan rekam jejak yang bersih,” tegasnya.
Sementara itu, khusus untuk pengisian jabatan kepala sekolah, Sutjidra menegaskan bahwa prosesnya akan dipercepat mengingat pentingnya keberlanjutan pendidikan, terutama dalam penerbitan ijazah siswa. Pengisian jabatan ini ditargetkan rampung sebelum tahun ajaran baru.
“Astungkara, kita evaluasi karena memang banyak jabatan kepala sekolah yang masih kosong. Ini menjadi perhatian utama,” pungkasnya.
Dengan langkah-langkah ini, Pemkab Buleleng berupaya untuk meningkatkan efisiensi birokrasi serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. (adv/ub)
){kind=link}