UPDATEBALI.com, JAKARTA – Pemerintah Kota Denpasar berhasil meraih penghargaan nasional atas Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2023 dengan tahun ukur 2024.
Penghargaan tersebut diserahkan di Command Center Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Jakarta Pusat, pada Senin 16 Desember 2024 dan diterima langsung oleh Wakil Walikota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa.
Penghargaan IPKD diberikan kepada 7 nominasi terbaik yang terdiri dari Provinsi, Kabupaten, dan Kota, berdasarkan kategori klaster kapasitas fiskal rendah, sedang, dan tinggi.
Kota Denpasar masuk dalam kategori kota dengan kapasitas fiskal sedang, bersanding dengan daerah lainnya seperti DIY Yogyakarta, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bangka Belitung, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Grobogan, dan Kota Medan.
Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, menjelaskan bahwa IPKD diukur melalui 6 dimensi utama yang mencerminkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Dimensi tersebut meliputi:
- Kesesuaian Dokumen Penganggaran
- Kualitas Anggaran Belanja dalam APBD
- Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
- Penyerapan Anggaran
- Kondisi Keuangan Daerah
- Opini BPK atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)
“Penilaian ini melibatkan hasil data serta opini dari aparat pengawas keuangan daerah, sehingga mencerminkan pengelolaan yang objektif dan terukur,” ujar Yusharto.
Wakil Walikota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa, yang didampingi Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Denpasar, I Made Pasek Mandira, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian ini. Kota Denpasar berhasil mencatatkan skor 80.117, menjadikannya terbaik nasional dalam kategori kota dengan kapasitas fiskal sedang.
“Kami berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kota Denpasar untuk terus meningkatkan kinerja dalam tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Arya Wibawa.
Penghargaan ini diharapkan dapat memperkuat komitmen Pemerintah Kota Denpasar dalam menjalankan pengelolaan keuangan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.(per/ub)
 Tahun Anggaran 2023){kind=link}