UPDATEBALI.com, DENPASAR – Penjabat (Pj) Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya, mengapresiasi kerja keras Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), khususnya Kakanwil BPN Provinsi Bali, yang telah menjadikan Bali sebagai provinsi pertama yang meluncurkan Layanan Elektronik Secara Penuh di semua kabupaten/kota.
Hal ini disampaikan dalam sambutannya pada acara Implementasi Layanan Elektronik di Provinsi Bali, Deklarasi Kabupaten Lengkap (Jembrana, Tabanan, Gianyar, Bangli), dan Peluncuran Mobil Layanan Elektronik se-Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Selasa 21 Mei 2024.
Acara tersebut dihadiri oleh Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Pembina Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati Badan Pertanahan Republik Indonesia (IKAWATI) Annisa Pohan Yudhoyono, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Ir. Andry Novijandri, serta penerima sertifikat.
Pj. Gubernur Mahendra Jaya menyatakan bahwa percepatan pemetaan tanah di Bali memberikan rasa aman dan kepastian kepada pemegang hak, serta meminimalisir permasalahan tanah seperti tumpang tindih kepemilikan dan kejahatan pertanahan. Selain itu, sertifikat digital memudahkan penyimpanan dan penggunaan, menghindari risiko kehilangan, pencurian, pemalsuan, dan kerusakan.
“Kepada Krama Bali, saya berpesan agar momentum ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya. Mari jadikan ini sebagai tonggak untuk pelayanan yang lebih bersih dan transparan, sehingga tidak ada lagi permasalahan di bidang pertanahan,” ujarnya.
Pj. Gubernur Bali juga menyinggung kondisi ekonomi di Bali yang menunjukkan perkembangan positif. Pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 5,71% lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,05%, dan pada Triwulan I 2024 mencapai 5,98%. Tingkat pengangguran terbuka di Bali sebesar 2,69%, lebih rendah dari nasional 4,82%, dan prevalensi stunting sebesar 7,2%, jauh di bawah nasional 21,5%. Tingkat kemiskinan di Bali saat ini sebesar 4,25%, lebih rendah dari nasional 9,36%.
Sementara itu, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa Mobil Layanan Elektronik akan mempercepat layanan pertanahan.
“Ini sebuah progres yang sangat baik. Dengan menjangkau masyarakat dan menjemput bola, kita dapat mempercepat layanan pertanahan,” ujarnya.
AHY melaporkan bahwa saat ini sudah tersedia 9 kendaraan Mobil Layanan Elektronik yang siap didistribusikan di masing-masing kabupaten/kota untuk melayani masyarakat dalam bidang pertanahan. Peluncuran layanan Implementasi Layanan Elektronik se-Provinsi Bali menjadikan Bali sebagai provinsi yang utuh menyelenggarakan layanan pertanahan secara elektronik, dengan seluruh produk sertifikat dalam bentuk Sertifikat Tanah Elektronik yang menjamin keamanan data dan kemudahan akses.
Dukungan juga datang dari Menteri PANRB, yang mengusulkan agar layanan digital dari Kementerian ATR/BPN dimasukkan dalam aplikasi Portal Nasional.
“Kami akan rapatkan di Rapat Terbatas untuk mengusulkan hal itu karena Kementerian ATR/BPN sangat agresif mengembangkan layanan ini. Jadi, jika BPN siap, itu akan sangat bagus,” ujarnya.
Kakanwil BPN Provinsi Bali melaporkan bahwa 98% tanah di Bali sudah terpetakan dan 86% sudah bersertifikat. Hingga saat ini, Kanwil BPN Provinsi Bali telah mengeluarkan 16.965 Sertifikat Elektronik, di antaranya 1.040 untuk BUMN/BUMD, 11 sertifikat tanah wakaf, dan sisanya untuk masyarakat, badan keagamaan, dan badan hukum.(yud/ub)
