UPDATEBALI.com, BADUNG – Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan World Water Forum ke-10, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan agenda paralel dengan tema “Blue Economy Innovation: For Shared Prosperity” di Nusa Dua, Badung, 19 Mei 2024.
Forum ini membahas strategi inovatif dan inklusif untuk mendorong kemakmuran masyarakat pesisir serta keberlanjutan dalam menghadapi tantangan lingkungan. Penjabat Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya, menjadi salah satu pembicara utama pada pertemuan tersebut.
Dalam paparannya, Pj. Gubernur Bali S. M. Mahendra Jaya menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengelola sumber daya kelautan secara berkelanjutan dengan fokus pada konservasi dan pertumbuhan ekonomi. Prinsip-prinsip yang diutamakan mencakup partisipasi masyarakat, efisiensi sumber daya, penciptaan nilai tambah ganda, melibatkan lebih banyak tenaga kerja, serta menghasilkan limbah minimal dan zero waste.
“Tujuan implementasi blue economy ini adalah menjamin kelestarian keanekaragaman hayati laut dan ekosistem pesisir, mendorong pertumbuhan ekonomi di industri kelautan dan perikanan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pesisir,” ujarnya.
Mahendra Jaya menambahkan bahwa potensi ekonomi kelautan Bali sangat melimpah, meliputi perikanan tangkap, akuakultur, industri pengolahan, bioteknologi kelautan, wisata bahari, angkutan antar pulau dan antar provinsi, serta sumber daya non konvensional seperti potensi ocean thermal energy conservation di laut Bali utara, industri air laut dalam, dan industri garam.
Dalam konteks pembangunan pariwisata Bali, laut merupakan potensi besar untuk pengembangan wisata bahari sepanjang garis pantai Bali. Wisata bahari memungkinkan setiap daerah di Bali mengembangkan kekhasannya sendiri sebagai daya tarik pariwisata, memungkinkan diversifikasi objek wisata dan pengembangan ekosistem laut yang tetap lestari sambil memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Semua potensi tersebut dikembangkan dengan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal Bali, menghindari eksploitasi berlebihan. Dengan pengembangan blue economy berlandaskan kearifan lokal, alam dan budaya Bali akan tetap lestari, sementara masyarakat Bali akan hidup lebih sejahtera,” tambahnya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan bahwa blue economy berfungsi sebagai respons terhadap tiga krisis utama: perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan limbah.
“Ekonomi biru menjadi penting karena modalitasnya, mengingat sekitar 70% planet kita ditutupi oleh air,” ujarnya.
Selain Pj. Gubernur Bali, acara diskusi panel menghadirkan narasumber internasional seperti Kepala Sekretariat 4P OECD Piera Tortora, Ahli Ekonomi Biru Regeneratif Raphaella Le Gouvello, Konselor CSIRO Amelia Fyfield, dan Co-Founder Uluu Julia Reisser.
Forum ini diharapkan dapat menghasilkan strategi-strategi konkret yang dapat diterapkan untuk memajukan blue economy dan mencapai kemakmuran bersama yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir di seluruh dunia. (yud/ub)
