UPDATEBALI.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) menyepakati komitmen bersama untuk memperkuat peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) guna mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.
Hal ini merupakan hasil dari Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penguatan dan Konsolidasi Bank Pembangunan Daerah”, dihadiri oleh para pemangku kepentingan utama seperti Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, dan Sekretaris Jenderal Kemendagri Republik Indonesia Suhajar Diantoro.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyatakan komitmen OJK untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Kolaborasi dan sinergi akan terus dilakukan untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan investment matching BPD dengan pengusaha untuk mengembangkan sektor potensial di daerah. Hal ini diharapkan dapat menopang perekonomian daerah,” kata Mahendra.
Menurutnya, pertumbuhan perekonomian di daerah akan memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional, dengan BPD memegang peranan penting.
“OJK akan melakukan penguatan dan konsolidasi BPD serta mewajibkan seluruh Kantor OJK di daerah untuk mengutamakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah wilayah kerja masing-masing,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk memperkuat peran BPD, termasuk dukungan pemegang saham pengendali dalam penguatan permodalan serta penguatan tata kelola, infrastruktur teknologi informasi, kualitas SDM, dan pengembangan strategi bisnis.
“Dukungan pemegang saham pengendali dalam penguatan permodalan menjadi salah satu langkah penting untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum (MIM) yang diatur dalam Peraturan OJK. Penguatan ini akan memastikan BPD dapat terus memberikan produk dan layanan inovatif kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendagri Republik Indonesia, Suhajar Diantoro, menyatakan dukungan Kemendagri terhadap langkah OJK untuk melakukan penguatan BPD.
“BPD diharapkan dapat mengisi kekosongan akan kebutuhan permodalan masyarakat khususnya sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di daerah,” katanya.
Dalam rangka mewujudkan BPD sebagai regional champion di daerah masing-masing, Suhajar menekankan pentingnya komitmen bersama dalam peningkatan permodalan BPD.
“Kami mengimbau pemerintah daerah untuk ikut serta memenuhi ketentuan Peraturan OJK tahun 2020, dengan melakukan penyertaan modal pada BPD,” tuturnya.
Dalam FGD tersebut, dilakukan juga penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB), antara lain pembentukan KUB PT BPD Banten dengan PT BPD Jawa Timur dan KUB PT BPD Sulawesi Tenggara dengan PT BPD Jawa Barat dan Banten.
Kegiatan FGD tersebut juga dihadiri oleh Gubernur/Pj. Gubernur selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP), Komisaris Utama, Direktur Utama dari BPD, dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda).
Sebelumnya, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (POJK Tata Kelola), yang menekankan pada prinsip tata kelola bank yang sehat dan beretika untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. POJK ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Data OJK menunjukkan bahwa aset BPD terus tumbuh terhadap total aset perbankan nasional, menunjukkan kontribusi yang signifikan dari BPD dalam ekonomi nasional. (yud/ub)
 bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) menyepakati komitmen bersama){kind=link}