UPDATEBALI.com, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo meminta pemerintah membenahi produksi sejumlah komoditas pangan dalam negeri guna mengatasi ketergantungan pangan impor.
“Parlemen sejak jauh hari sudah mengingatkan pentingnya produksi pangan untuk ketahanan pangan nasional. Bahkan, sebelum pandemi dan konflik Rusia-Ukraina yang membuat harga komoditas pangan melonjak,” kata Firman dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (8/3).
Menurut Firman, kenaikan harga komoditas pangan harus selalu dievaluasi agar tetap stabil dan tidak mengalami lonjakan tinggi. “Kenapa Indonesia mesti mengimpor, ini yang harus dievaluasi. Jangan kita bilang surplus, tetapi barangnya tidak ada. Kalau memang ada surplus, barangnya ada di mana?,” kata dia.
Firman memprediksi dampak dari pandemi yang belum sepenuhnya berakhir dan ditambah dampak meningkatnya tensi geopolitik invasi Rusia di Ukraina, maka akan muncul dua krisis besar global yaitu krisis energi dan juga krisis pangan.
“Untuk mencapai swasembada pangan memang bukan perkara mudah. Langkah yang seharusnya dilakukan pemerintah, adalah menginventarisasi seluruh lahan yang berpotensi untuk digunakan sebagai lahan produksi pangan,” katanya.
Ia merujuk pernyataan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Badan Pangan Dunia (FAO) yang merilis pentingnya mengantisipasi kebutuhan pangan, sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat signifikan.
Negara dengan jumlah penduduk yang besar seperti Indonesia pun diminta bersiap karena diyakini akan lebih merasakan dampaknya. “Kita tidak boleh bergantung pada negara lain karena impor,” kata Firman.
Sementara itu Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas menuturkan gejolak kenaikan harga sejumlah komoditas yang terjadi belakangan, lebih banyak terjadi akibat faktor dari perdagangan komoditas secara global.
Menurutnya, kenaikan harga makin terasa karena Indonesia sangat mengandalkan pasokan impor untuk komoditas pangan. Menurut data Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI), gandum dan bawang putih hampir 100 persen impor, kedelai 97 persen impor, gula 70 persen impor, daging lebih dari 50 persen impor.
“Ketika harga pangan dunia naik setelah pandemi, maka pasti kita akan kena imbas,â€? ujar Dwi yang juga Ketua Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) tersebut.
Dia mencontohkan harga komoditas kedelai yang tiba-tiba melonjak karena turunnya produksi dunia. Dengan kurangnya produksi, tak hanya harga kedelai yang naik, harga minyak nabati lainnya, seperti minyak sawit, pun ikut terkerek naik.
Idealnya, kata Dwi, kebutuhan pangan dalam negeri bisa dipenuhi oleh petani dalam negeri. Namun, hal tersebut dinilai sangat sulit terjadi karena tingginya disparitas harga pangan produksi dalam negeri dengan produk impor.
Peneliti INDEF Rusli Abdullah menyatakan impor pangan mau tak mau jadi andalan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang terus meningkat. Namun Rusli menyayangkan impor pangan dilakukan tanpa waktu yang tepat.
“Selama pandemi tidak ada timeline soal impor, justru dilakukan saat panen (dalam negeri) berlangsung,” katanya.
Menurutnya, untuk melakukan impor seharusnya didasarkan pada data yang valid agar ketika barang datang tidak merugikan petani. Dia mencontohkan pada 2018 pemerintah sudah mengunakkan citra satelit untuk menghitung luas lahan padi. Hal ini menghasilkan hitungan yang lebih akurat terkait lahan dan produksi beras.
“Sekarang beras aman. Tak ada kisruh kenaikan harga sejak 2018. Karena data yang valid dikeluarkan oleh BPS,” kata Rusli Abdullah.
Sementara terkait stok daging, menurut dia pemerintah harus juga membangun peternakan berskala besar yang tersebar di sebagian besar wilayah Indonesia. Untuk terobosan itu, kata Rusli, Pemerintah harus meningkatkan anggaran dalam pengadaan ternak guna mendukung terjaminnya ketersediaan daging yang dapat mengurangi pasokan impor. (ub)
