){kind=link}
UPDATEBALI.com, BULELENG – Pemerintah Kabupaten Buleleng terus berupaya meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum daerah, baik berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup).
Menjelang akhir 2026, evaluasi terhadap proses penyusunan dan pembahasan produk hukum daerah menjadi perhatian penting sebagai bahan perbaikan perencanaan pada 2027.
Hal tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, Putu Ariadi Pribadi, saat membuka kegiatan evaluasi penyusunan produk hukum daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2026 sekaligus perencanaan pembentukan produk hukum daerah Tahun 2027 di Ruang Rapat RJ Bupati Buleleng, Jumat, 13 November 2026.
Dalam arahannya, Ariadi Pribadi menekankan agar setiap organisasi perangkat daerah (OPD) mempersiapkan usulan rancangan Perda untuk 2027 secara matang. Persiapan tersebut mencakup kelengkapan naskah akademik, materi muatan, serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Menurutnya, setiap OPD sebagai pemrakarsa perlu memastikan bahwa regulasi yang diusulkan memiliki urgensi dan kebutuhan yang jelas. Pengecekan terhadap peraturan di atasnya juga harus dilakukan, termasuk mengantisipasi perubahan regulasi yang berpotensi menghambat proses pembahasan.
“Harapan kami, usulan Perda untuk tahun 2027 benar-benar sudah siap dibahas. Jangan sampai sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah, tetapi dalam prosesnya justru terkendala karena ada peraturan perundang-undangan di atasnya yang akan berubah. Hal seperti ini harus dipastikan sejak awal agar perencanaan lebih matang,” ujarnya.
Ia juga menyoroti proses penyusunan sejumlah produk hukum daerah sepanjang 2026 yang membutuhkan waktu cukup panjang. Bahkan, beberapa regulasi prioritas yang diperlukan untuk mendukung kebijakan pimpinan daerah belum terselesaikan sesuai harapan.
Karena itu, Ariadi meminta seluruh OPD pemrakarsa meningkatkan koordinasi dan mempercepat tindak lanjut atas hasil evaluasi maupun perbaikan materi rancangan peraturan. Apabila terdapat koreksi dari Bagian Hukum, OPD diharapkan segera melakukan penyesuaian agar proses penyusunan tidak terhambat.
“Jangan sampai ketika ada hasil evaluasi atau perbaikan materi, kemudian dibiarkan terlalu lama. Kami berharap OPD pemrakarsa segera menindaklanjuti setiap masukan sehingga proses penyusunan dan penetapan produk hukum daerah dapat berjalan lebih cepat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ariadi menjelaskan bahwa pembentukan produk hukum daerah tidak hanya berkaitan dengan penyusunan naskah dan tata cara penulisan. Bagian Hukum bersama Tim Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah juga berperan mengkaji substansi dan materi yang diajukan agar regulasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan daerah.
Ia meminta pimpinan OPD selaku pemrakarsa memahami secara menyeluruh materi rancangan peraturan yang diajukan. Hal ini penting karena setiap rancangan regulasi akan melalui tahapan pemaparan kepada pimpinan daerah, yakni Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah.
Kehadiran langsung pimpinan OPD dalam tahapan pemaparan tersebut dinilai penting agar kebijakan yang akan ditetapkan benar-benar dipahami, terutama jika berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Selain pembahasan dan fasilitasi, penyusunan produk hukum daerah juga harus melalui konsultasi teknis dengan OPD terkait di tingkat provinsi. Konsultasi dilakukan sesuai bidang materi regulasi yang disusun dan harus dilengkapi dengan berita acara sebagai salah satu persyaratan untuk melanjutkan proses berikutnya.
Setelah konsultasi teknis, rancangan peraturan dilanjutkan ke tahap harmonisasi bersama Kementerian Hukum guna memastikan kesesuaian substansi dan ketentuan hukum yang berlaku.
Melalui evaluasi tersebut, Ariadi berharap sinergi antara OPD pemrakarsa, Bagian Hukum, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembentukan produk hukum daerah semakin kuat.
Dengan perencanaan yang lebih baik, koordinasi intensif, serta kesiapan materi sejak awal, penyusunan Perda dan Perbup Kabupaten Buleleng Tahun 2027 diharapkan berjalan lebih efektif dan tepat waktu, sekaligus menghasilkan regulasi berkualitas yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan pemerintahan daerah.(adv/updatebali)